BGN Evaluasi Kinerja Dapur Makan Bergizi Gratis, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan mutu dan keamanan pangan dalam Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kegiatan sosialisasi kebijakan dan tata kelila program di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 

Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh para yayasan dan mitra di Kepri. 

Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti, mengatakan tujuan program tersebut adalah menyamakan persepsi dalam pengelolaan MBG serta menjelaskan keamanan pangan di dapur SPPG 

Enny, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap standar dan tata kelola program MBG.

"Seluruh yayasan dan mitra harus memahami dengan jelas standar dan tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Kualitas makanan adalah prioritas,” kata Enny dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Dalam paparannya, Enny menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG harus dijalankan secara menyeluruh mulai dari penerimaan bahan pangan, penyimpanan (dry storage dan cold storage), proses pengolahan, pengiriman ke sekolah, hingga tahap akhir pencucian peralatan.

"Kami menekankan pentingnya mengantisipasi titik-titik kritis dalam setiap tahapan. Dengan pengawasan ketat, risiko di lapangan dapat ditekan seminimal mungkin,” kata dia.

Sebagai informasi, hingga pertengahan Oktober 2025, baru 133 SPPG sudah bermitra dengan BGN di Provinsi Kepri, sementara target SPPG yang dibangun tahun ini sebanyak 255 SPPG.

Dia berharap percepatan proses dapat dilakukan agar seluruh satuan pelaksana dapat beroperasi maksimal pada November mendatang.

BGN juga mendorong agar seluruh dapur pelaksana MBG memiliki Sertifikat Layak Higenis sanitasi (SLHS) dan bersertifikasi halal. 

"Kami akan memfasilitasi proses tersebut, termasuk pembagian alat rapid test kit untuk mendeteksi cemaran pestisida dan cemaran formalin," kata dia.

Selain itu, Enny mengingatkan pentingnya seleksi ketat terhadap pemasok bahan pangan.

“Kasus keracunan pangan sering kali berawal dari pemilihan pemasok yang tidak memenuhi standar. Karena itu, kami harapkan tim SPPG bersama yayasan pelaksana dapat memilih pemasok yang memiliki izin resmi dan rekam jejak yang baik," ujar dia.

Menurut Enny, pihaknya terus melakukan evaluasi kinerja para pelaksana di daerah. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, termasuk menjelang akhir tahun anggaran.

 “Jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai standar, maka dapur pelaksana bisa ditutup,” ucap Enny..