Komisi IX DPR Soroti Pengadaan Motor Listrik untuk Program Gizi Nasional

Ringkasan Berita:

• Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengadaan 21 ribu motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 
• Pemanggilan dijadwalkan pada Senin, 13 April 2026, guna membahas tata kelola program MBG.
• Charles menegaskan tujuan utama program MBG adalah memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia, sehingga penggunaan anggaran harus fokus pada hal tersebut. 
• Ia menilai pengadaan motor listrik tidak tepat di tengah upaya efisiensi pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) buntut pengadaan 21 ribu motor listrik buat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, pemanggilan bakal digelar pada Senin (13/4/2026).

"Kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan terkait berbagai isu tentang MBG termasuk terkait dengan pengadaan 20 ribuan motor Listrik yang diadakan oleh BGN," ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

"Hari Senin, hari Senin besok kami akan mengundang BGN bersama dengan beberapa instansi lain, khusus membahas tata kelola program MBG. Ya nanti kami akan sampaikan di hari Senin," tambahnya.

Charles mengaku tidak menampik pihaknya terkejut dengan munculnya video 21 ribu motor listrik buat BGN. Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan program pemenuhan gizi untuk masyarakat.

"Saya ingatkan program ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia sehingga penggunaan anggaran harus fokus untuk tujuan utama itu. Tetapi dengan adanya pengadaan ini di tengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu," jelasnya.

Ia mengatakan pengadaan motor listrik untuk BGN dianggap tidak lazim. Sebab,   harga yang dibeli buat motor listrik itu juga ternyata hingga puluhan juta per unit.

"Kita bisa lihat motor serupa dengan yang sudah diproduksi dibeberapa merk, harganya setengah dari harga dari motor yang didatangkan. Ini kan Per unit nya Rp50 juta yaa kurang lebih antara Rp45-50 jt. Kalau kita lihat di internet harga retail dari motor-motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia dengan suku cadang yang sudah tersebar luas ya harganya gak sampai segitu, bahkan Rp20 sekian juta sudah bisa mendapatkan motor," ungkapnya.

Dengan kata lain, Charles menyatakan pengadaan motor listrik itu tidak seharusnya dilakukan pihak BGN. Saat pemanggilan nanti, pihaknya akan menanyakan urgensi pembelian motor tersebut.

Apalagi, kata Charles, pembelian motor listrik itu juga tanpa sepengetahuan dari lembaga legislatif dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.

"Karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak. Seperti halnya dengan Pak Purbaya, Pak Menkeu (Menteri Keuangan) kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia," jelasnya.

"Yang lucu lagi, tadi pagi saya sempat menonton video salah satu media, bahkan kantornya saja belum jadi, kantor distributor dari motor ini belum jadi, dan ternyata di dalam sudah dipersiapkan akan ada satu SPPG yang akan beroperasi di sana. Jadi ini something fishy, jadi kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN di depan," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pengadaan 21.800 unit motor listrik menggunakan anggaran tahun 2025. Motor itu untuk menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. 

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kendaraan tersebut akan didistribusikan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses geografis yang sulit.

Pengadaan ini menjadi sorotan publik terkait urgensi dan besaran anggaran yang digunakan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025. Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ujar Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).