Kepala BGN Dadan Ungkap Penyebab Ribuan SPPG Disetop, dari SLHS hingga Menu Tak Layak

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 2.162 SPPG dihentikan sementara karena belum memenuhi standar layanan MBG.
• Penyebab utama meliputi belum adanya sertifikat sanitasi (SLHS) dan fasilitas IPAL.
• Evaluasi juga menemukan puluhan SPPG menyajikan menu tak sesuai, sehingga perlu perbaikan sebelum beroperasi kembali.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengungkap alasan di balik penutupan sementara ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi untuk memastikan standar layanan terpenuhi sebelum operasional dilanjutkan kembali.

Sebelumnya, pemerintah mencatat sebanyak 2.162 SPPG dihentikan sementara. Dari jumlah tersebut, sebagian besar disuspensi agar dapat melakukan perbaikan, sementara sisanya terancam ditutup permanen jika tidak memenuhi ketentuan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, salah satu penyebab utama adalah belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh sejumlah SPPG.

Baca juga: Zulhas Sebut Sebanyak 2.162 SPPG Disetop Sementara untuk Perbaikan Layanan

"Yang pertama karena belum daftar SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Kemudian ada juga yang sudah daftar SLHS tapi satu bulan tidak keluar. Jadi meskipun ada SPPG yang bagus sekali, SLHS-nya tidak keluar satu bulan, kita suspen dulu. Nanti data ini akan berkembang karena bisa saja 2-3 hari SLHS-nya keluar," tutur Dadan usai Rapat Terbatas Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kemenko Pangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).

Selain itu, masih ada SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang menjadi syarat penting dalam operasional layanan makanan bergizi.

"Ada juga yang belum memiliki IPAL. Kita minta mereka bikin IPAL dulu, jadi kita suspen mungkin seminggu dua minggu tergantung dari kecepatan pembangunan IPAL tersebut," terangnya.

Tak hanya persoalan administrasi dan infrastruktur, evaluasi juga mencakup kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.

Selama periode Ramadan, pemerintah menemukan puluhan SPPG menyajikan menu yang dinilai tidak sesuai standar.

"Selama Ramadan kemarin ada 62 SPPG yang menghasilkan menu kurang sesuai. Itu yang membuat ramai media sosial, kita juga hentikan dulu supaya mereka memperbaiki diri," ucap Dadan.