AHY: Sejak Awal Dipanggil Presiden Prabowo, Papua Jadi Fokus Percepatan Pembangunan

Ringkasan Berita:

• AHY memimpin rapat koordinasi dengan para gubernur se-Tanah Papua
• Pembangunan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, menjadi fokus utama pemerataan pembangunan nasional
• Peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagai elemen strategis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pembangunan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, menjadi fokus utama pemerataan pembangunan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi dengan para gubernur se-Tanah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Baca juga: AHY Kenang Anggit, Mahasiswa IPB yang Gugur di Misi Ekspedisi Patriot di Papua

“Pembangunan kawasan timur Indonesia, khususnya wilayah Papua ini menjadi atensi sekaligus agenda prioritas,” ujar AHY.

AHY mengatakan, saat pertama kali menerima arahan dari Presiden Prabowo, ia diminta memastikan agar Papua menjadi wilayah prioritas dalam program pemerataan pembangunan nasional.

“Pada saat pertama kali saya dipanggil dan diberikan direktif oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan nomenklatur kementerian koordinator ini bukan hanya infrastruktur, tapi ada kata pembangunan kewilayahan. Implisit di situ adalah fokus untuk percepatan pembangunan wilayah timur khususnya Papua,” kata AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menegaskan peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagai elemen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.

“Komite Eksekutif ini menurut saya menjadi sangat strategis dan akan menjadi tangan yang bisa menjalankan sekaligus juga bukan hanya eksekusi di lapangan tapi membangun komunikasi dan koordinasi seperti ini,” ucap AHY.

Ia menambahkan, pembangunan di Papua akan dijalankan secara terintegrasi dengan lima kementerian teknis, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

Baca juga: KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Dana Operasional Papua, Periksa Marketing PT Elang Lintas Indonesia

“Kami di sini Bapak, Bapak Gubernur sekalian, mengkoordinasikan lima kementerian teknis. Bicara pembangunan ada di sini semua Pak. Bicara pembangunan konektivitas antarwilayah juga ada di sini,” kata AHY.

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Papua Mathius Fakhiri, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, serta Ketua Komite Eksekutif Velix Wanggai dan sejumlah pejabat Kemenko IPK.

Pemerataan pembangunan di Papua kini menjadi prioritas nasional, dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, energi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program strategis untuk mengatasi keterisolasian dan meningkatkan kesejahteraan.

Berikut adalah perkembangan dan strategi utama dalam pemerataan pembangunan di Papua:

Infrastruktur dan Konektivitas

• Pembukaan akses wilayah terpencil melalui pembangunan jalan, jembatan, dan bandara untuk mengatasi keterisolasian.
• Program Listrik Desa telah menghadirkan penerangan ke daerah-daerah yang sebelumnya hidup dalam gelap, seperti Distrik Kiraweri di Papua Barat.

Pendidikan dan Anak Muda

• Pemerintah memberi ruang lebih luas bagi anak muda Papua untuk berkarya, termasuk melalui beasiswa dan pelatihan keterampilan.
• Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan

• Percepatan pembangunan diarahkan ke peningkatan layanan kesehatan dan penguatan ekonomi lokal, seperti pertanian dan perikanan.
• Pemekaran wilayah menjadi enam provinsi bertujuan mempercepat distribusi anggaran dan layanan publik.

Kebijakan dan Kelembagaan

• Pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan pelantikan Komite Eksekutif sebagai bentuk komitmen kelembagaan.
• Papua ditempatkan sebagai prioritas nasional dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat