Pengamat Hukum Ingatkan Demokrasi Harus Berdiri di Atas Kebenaran, Bukan Kebencian

"Fitnah mungkin bisa mengubah persepsi sesaat, tapi sejarah akan menilai siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berisik," kata dia.

Dia berpendapat ujian terbesar pasca-Jokowi bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana bangsa ini menjaga akal sehatnya. 

Sehingga menurutnya publik harus cerdas memilah informasi.

"Karena pada akhirnya, demokrasi yang sejati berdiri di atas kebenaran bukan kebencian," pungkasnya.

Tak hanya menyasar Jokowi, ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan putra sulung Jokowi, digugat secara perdata oleh warga sipil bernama Subhan Palai.

Subhan menggugat Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi.

Baca juga: 2 Kali Bilang Mau Tunjukkan Ijazah di Pengadilan, Jokowi Kini Tak Hadiri Sidang CLS di PN Solo

Gibran dan KPU dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp125 triliun kepada negara.