CELIOS Minta Pemerintah Tak Asal Salahkan Pemda soal Dana Mengendap: Merasa Superior, Enggak Ngaca

Ringkasan Berita:

• CELIOS mengatakan bahwa polemik soal Dana Pemda mengendap harus segera diakhiri
• CELIOS menganggap pemerintah merasa menjadi superior karena ini, padahal kinerja mereka belum tentu bagus
• Kejadian ini bisa menjadi momentum bagi Pemda untuk mengkritik dan memberi masukan kepada pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, minta pemerintah tak asal menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disebut Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengendap Rp234 triliun di bank.

Purbaya sebelumnya mengatakan bahwa ada Rp234 triliun dana yang diendapkan oleh sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan.

Menkeu pun berpesan kepada Pemda yang masih mengendapkan dana dari pusat agar segera menggunakan uang tersebut untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, sebelum tahun 2025 ini berakhir.

Namun, beberapa kepala daerah melayangkan protes atas data tersebut, sebab ada ketidaksesuaian data dari Purbaya dengan para kepala daerah.

Bhima pun mengatakan bahwa permasalahan ini harus segera diakhiri.

"Kita harus mengakhiri ini, saling tuding yang kontraproduktif antara pemerintah pusat dengan daerah," kata Bhima, Jumat (24/10/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Menurut Bhima, kejadian seperti ini justru terkesan seperti resentralisasi fiskal, yakni kebijakan mengembalikan sebagian kewenangan dan pendanaan urusan publik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan desentralisasi fiskal atau penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Bhima pun menganggap pemerintah merasa menjadi superior karena ini, padahal kinerja mereka belum tentu bagus.

Oleh karena itu, Bhima meminta agar pemerintah tidak asal menyalahkan Pemda soal dana mengendap tersebut.

"Seolah ada resentralisasi fiskal. Jadi sebagian kewenangannya seolah ditarik ke pusat. Pusat merasa superior, tapi sebenarnya dia (pemerintah) enggak ngaca juga."

Baca juga: CELIOS Sebut Menkeu Purbaya dan KDM Tak Perlu Ribut Lagi soal Data APBD Mengendap: Harusnya Selesai

"Satu, enggak ngacanya adalah di pemerintah pusat, memang dana daerah yang diambil jadikan program prioritas pemerintah pusat itu kinerjanya bagus? Enggak juga. Jadi jangan asal menyalahkan pemerintah daerah gitu ya."

"Yang kedua, begitu kemudian menyalahkan pemerintah daerah, ada bunga deposito yang dinikmati oleh pemerintah daerah misalnya gitu. Itu dasarnya apa?" papar Bhima.

Bhima kemudian mengatakan bahwa belakangan ini banyak kepala daerah yang mendatangi Purbaya langsung untuk menagih APBD.

Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi jika sistem yang ada di pemerintah pusat itu bagus dan tertata.