Selasa, 28 Oktober 2025

Menkeu Purbaya dan Kiprahnya

Dikritik Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya: Saya Perpanjangan Tangan Presiden Versi Lebih Halus

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dirinya hanya mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam setiap kebijakan yang diambil olehnya.

|
Tribunnews/Jeprima
KIPRAH MENKEU PURBAYA - Momen Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di sela-sela acara penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025), bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (paling kiri). Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dirinya hanya mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam setiap kebijakan yang diambil olehnya. 
Ringkasan Berita:
  • Hasan Nasbi menilai sikap Purbaya yang kerap mengkritik atau menyentil pejabat lain dapat menimbulkan kesan ketidakharmonisan di internal pemerintah
  • Purbaya mengatakan dia hanya melaksanakan perintah dan melakukan tugasnya sebagai bawahan Presiden, termasuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
  • Setelah dikirik Hasan Nasbi, Purbaya menunjukkan hasil survei terbaru yang memperlihatkan bahwa kepercayaan publik ke pemerintah sekarang meningkat 
 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa dirinya hanya perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto saja.

Hal tersebut Purbaya sampaikan ketika menanggapi kritikan yang dilontarkan eks Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya bisa melemahkan solidaritas pemerintah.

Hasan Nasbi juga mengatakan bahwa sikap Purbaya yang kerap mengkritik atau menyentil pejabat lain di kabinet Presiden Prabowo Subianto itu dapat menimbulkan kesan ketidakharmonisan di internal pemerintah.

Selama menjabat sebagai Menkeu dengan berbagai gebrakan kebijakannya, Purbaya memang dijuluki memiliki gaya kepemimpinan seperti koboi karena berani mengambil keputusan tegas.

Namun, menurut Purbaya, dia hanya melaksanakan perintah dan melakukan tugasnya sebagai bawahan Presiden, termasuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dia juga menegaskan bahwa dirinya hanya mewakili Presiden Prabowo dalam setiap kebijakan yang diambil olehnya, karena dia tidak mungkin mengambil kebijakan itu tanpa persetujuan RI 1 atau Presiden.

"Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas perintah bapak presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri."

"Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari bapak presiden, kira-kira begitu, dengan versi yang lebih halus malah," ujar Purbaya kepada wartawan, pada Senin (27/10/2025). 

Purbaya juga menegaskan bahwa sebelumnya dia telah berbicara kepada Prabowo untuk memastikan agar belanja negara di setiap kementerian bisa tepat waktu untuk kesejahteraan rakyat dan Presiden pun mempersilakannya.

Namun, hal tersebut tak sedikit juga menimbulkan gelobang protes, bahkan hingga Hasan Nasbi melemparkan kritikan tersebut kepada Purbaya.

"Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia (Prabowo) bilang, "Go ahead aja, jalan." Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Sudah mulai kelihatan kan? Saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi," paparnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Pamer Hasil Survei Usai Dikritik Hasan Nasbi: Semua Baik, Kecuali di Mata Orang Itu

Terkait hal ini, Purbaya pun menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud mencampuri kebijakan kementerian lain.

Namun, dia hanya ingin memastikan penyerapan anggaran bisa berjalan dengan maksimal. 

"Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada cost-nya

Purbaya Pamer Hasil Survei Kepercayaan Publik Meningkat

Saat menanggapi kritikan Hasan Nasbi itu, Purbaya juga menunjukkan hasil survei terbaru yang memperlihatkan bahwa kepercayaan publik ke pemerintah sekarang meningkat dan stabil setelah beberapa bulan terakhir menurun.

Hasil survei terbaru pada bulan Oktober yang ditunjukkan oleh Purbaya tersebut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya pun memaparkan bahwa sejak bulan Juli hingga September, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah terus menurun, hingga memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.

"Gambar itu saya selalu pakai, survei ke masyarakat, apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka survei bulan Oktober, surveinya dilakukan oleh LPS," ungkapnya ketika menanggapi soal kritikan Hasan Nasbi itu, Senin.

"Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus turun terus Juli, Agustus, September turun terus ke titik terendah sini, inilah terjadi banyaknya demo," ujar Purbaya.

Purbaya lantas mengatakan, baru setelah dirinya menjabat sebagai Menkeu dengan kebijakan ekonomi yang tegas dan gaya komunikasinya yang dinilai blak-blakan itu justru berhasil mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah.

"Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah," katanya.

Sekarang ini, kata Purbaya, kinerja pemerintahan sudah meningkat dengan amat baik di mata masyarakat, tapi tidak di mata Hasan Nasbi.

"Justru ini levelnya sekarang sudah level sama dengan ini, sudah stabil lagi, jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya (Hasan Nasbi)," tegasnya.

Purbaya pun menjelaskan bahwa meningkatnya kepercayaan publik itu karena sekarang daya beli masyarakat sudah meningkat dan membuat ekonomi membaik seiring waktu.

"Karena apa? Nah, karena daya belinya juga membaik, ketika ekonomi bagus ini naik lagi. Ketika ekonomi buruk, mereka (masyarakat) enggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah," papar Purbaya.

Pernyataan Hasan Nasbi

Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya pada Minggu (26/10/2025) lalu, Hasan Nasbi mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi antar pejabat di ruang publik.

Di sini, dia kemudian menilai gaya komunikasi Purbaya yang kerap menyinggung pejabat lain itu berdampak buruk pada citra dan solidaritas pemerintah.

Pernyataan Hasan Nasbi tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah pernyataan terbuka Menkeu Purbaya yang dinilai keras terhadap pejabat daerah maupun rekan sesama kementerian.

Menurut Hasan Nasbi, sebagai sesama anggota kabinet, para pejabat seharusnya mampu menampilkan sikap saling mendukung di depan publik, bukan sebaliknya.

“Kalau bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet sebaiknya tidak saling menyerang di depan umum. Karena itu bisa melemahkan pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Wartakotalive.com.

Hasan Nasbi menegaskan bahwa perbedaan itu semestinya disampaikan melalui mekanisme internal, bukan di hadapan publik yang bisa menafsirkan berbagai hal secara liar.

“Kalau mau saling koreksi, berdebat, atau marah-marah, lakukan di ruang tertutup. Tapi kalau dilakukan di ruang terbuka, justru akan menghibur orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah,” ucapnya.

Hasan juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab ganda yakni menjalankan fungsi kebijakan dan menjaga stabilitas persepsi publik terhadap pemerintah.

Ketika pejabat justru saling mengkritik secara terbuka, pesan yang muncul ke masyarakat bisa menjadi kabur, bahkan menimbulkan kesan perpecahan.

“Rakyat butuh melihat pemerintah yang kompak dan fokus pada kerja. Kalau yang muncul malah saling sindir di media, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” kata Hasan Nasbi.

Menurut Hasan Nasbi, pejabat setingkat menteri seharusnya mengedepankan komunikasi yang strategis, bukan reaktif.

Hasan Nasbi pun menekankan bahwa komunikasi politik yang baik tidak hanya soal keterbukaan, tetapi juga tentang waktu, tempat, dan cara penyampaian yang tepat.

“Transparansi itu penting, tapi etika dan timing juga menentukan bagaimana publik menilai pemerintah. Kalau semua disampaikan tanpa filter, justru bisa menjadi bumerang,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah) (Wartakotalive.com/Joanita)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved