Karen Agustiawan Ungkap Alasan Pertamina Gunakan Terminal BBM Merak Milik Riza Chalid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengungkapkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Oil Tanking Merak (OTM) dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

OTM adalah perusahaan milik Riza Chalid, pengusaha yang kini buron Kejaksaan Agung RI.

Hal itu terungkap saat Karen dihadirkan menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (27/10/2025) malam.

Ia bersaksi untuk terdakwa Beneficial Ownership PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak Kerry Adrianto Riza, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.

Serta terdakwa Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati. 

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan bertanya kepada Karen terkait kerja sama penyewaan TBBM di Merak milik PT OTM kepada PT Pertamina pada 2013 lalu. Karen menjelaskan kerja sama itu dibutuhkan.

"Saudara saksi sendiri memaknai kerja sama sewa terminal TBBM Merak ini sebagai pemenuhan stok nasional atau stok operasional?" tanya jaksa di persidangan.

Karen lalu mengatakan TBBM Merak untuk stok nasional. "Jadi stok nasional yang dibebankan kepada saudara selaku pelaksana operasional, maksudnya?" tambah jaksa.

Karen di persidangan menjelaskan terminal BBM tersebut dibutuhkan sebagai stok nasional. Hal itu karena Pertamina tidak mampu mencukupi kebutuhan BBM nasional untuk 30 hari, dan hanya mampu 18 hari saja.

"Kalau misalnya stok nasional harus 30 hari, memang kami tidak mampu. Karena persediaannya, persediaan itu maksudnya isinya ya, pak, minyaknya, BBM-nya, itu kalau di negara lain, itu menggunakan state budget, bukan corporate budget," kata Karen.

Oleh karena itu, Karen menilai bahwa TBBM milik PT OTM bisa menyimpan cadangan energi nasional. 

Ia lalu merujuk Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa cadangan penyangga energi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

"Jadi OTM ini bisa masuk untuk menjadi penyangga, cadangan penyangga energi nasional," kata Karen.

Di persidangan Karen juga menyinggung adanya pengalihan tanggung jawab dari pemerintah kepada Pertamina terkait penyewaan tangki BBM milik Oiltanking Merak (OTM). 

Itu terkait pemerintah meminta Pertamina meningkatkan stok BBM dari sebelumnya untuk 18 hari menjadi 30 hari.