Fraksi NasDem DPR Soal Gelar Pahlawan Untuk Soeharto: Pertimbangannya Bukan Hanya Dari Sisi Politik

Ringkasan Berita:

• Perlu penilaian  objektif soal peran Presiden Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas nasional
• Setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangan
• Penetapan gelar pahlawan harus melalui pertimbangan komprehensif, bukan hanya dari sisi politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan respons rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. 

Politikus dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II yang meliputi wilayah Pulau Sumba dan Pulau Timor tersebut mendukung wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Menurut Viktor, setiap tokoh bangsa termasuk Presiden Soeharto memiliki jejak pengabdian yang patut diapresiasi. 

Karena itu, dia menilai penting bagi masyarakat untuk melihat rencana ini secara arif dan tidak terjebak pada penilaian yang sempit.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang arif menghargai pengabdian dan kontribusi tokoh terhadap bangsa dan negara. Setiap era memiliki tantangan dan keputusan besar yang diambil demi keberlangsungan negara," kata Viktor dalam keterangan resminya, Senin (27/10/2025).

Baca juga: KontraS: Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan Nasional, Otoriter Selama 32 Tahun

"Dalam konteks itu, kita perlu menilai secara objektif peran Presiden Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas nasional," sambungnya.

Mantan Gubernur NTT tersebut menyebut, sejatinya setiap pemerintah atau pemimpin kala menjabat tidak akan ada yang sempurna.

Di masa kepemimpinan Soeharto, kata dia, Indonesia mampu mencapai sejumlah kemajuan termasuk di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan.

Baca juga: Usulan Soeharto Pahlawan Nasional, Ganjar: Marsinah Lebih Memenuhi Syarat

"Tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan hari ini," ungkap Viktor.

Meski begitu, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan termasuk kepada Soeharto harus melakukan pertimbangan yang komprehensif bukan hanya dari sisi politik.

Dengan begitu, dia berharap, proses ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat rekonsiliasi sejarah dan menumbuhkan semangat kebangsaan yang inklusif.

"Penetapan gelar pahlawan harus melalui pertimbangan komprehensif, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga moral, historis, dan kontribusi nyata terhadap bangsa," ujar Viktor.

"Kita perlu memandang masa lalu sebagai cermin. Dari sana, kita bisa melangkah dengan lebih dewasa dalam membangun masa depan," ujar dia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama usulan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

Beberapa nama yang tercantum dalam berkas tersebut, adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh buruh Marsinah.