Aktivis 98 Sebut Luhut Tak Sengaja Bilang Whoosh 'Busuk' Sejak Awal: Luhut Mau Katakan Ini Korup

Ringkasan Berita:

• Luhut secara terbuka mengakui bahwa proyek Whoosh itu sudah bermasalah sejak awal
• Aktivis 98 menyebut Luhut tidak sengaja mengatakan proyek Whoosh busuk sejak awal 
• Pernyataan Luhut soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu dinilai perlu untuk ditelusuri lebih lanjut

TRIBUNNEWS.COM - Aktivis 98 sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti pernyataan eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh busuk sejak awal.

Luhut secara terbuka mengakui bahwa proyek Whoosh itu sudah bermasalah sejak dia menjabat sebagai Menko Marves era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Whoosh itu kan tinggal restructuring saja, siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN? Restructuring, saya sudah bicara dengan China karena saya yang sejak awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang," ujar Luhut dalam diskusi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Pernyataan tersebut, menurut Ubed, tidak sengaja dilontarkan oleh Luhut karena ingin menyampaikan ada korupsi dalam proyek Whoosh ini.

Ubed mengatakan, karena hal itu disampaikan seorang elite pejabat, maka pernyataan tersebut dimaknai serius.

"Itu alam bawah sadarnya, Luhut mau mengatakan ini korup, dia washing hand tuh, dia mau cuci tangan. Tapi kan pernyataan itu bermakna sangat serius sebetulnya, kan narasi elite pejabat itu penting untuk dicermati," kata Ubed, dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Rabu (29/10/2025).

Ubed pun bertanya-tanya, apa alasan Luhut sebenarnya sampai dia melontarkan pernyataan yang demikian.

Jika Ketua Dewan Ekonomi Nasional tersebut sudah tahu bahwa proyek Whoosh itu busuk atau bermasalah dari awal, kenapa tetap dilanjutkan.

Maka dari itu, menurut Ubed, Luhut perlu dimintai pertanggung jawaban, dimintai penjelasan lebih lanjut atas pernyataan tersebut.

"Kenapa Luhut sampai mengatakan itu, sudah tahu busuk kenapa terus dijalankan? Kan perlu diminta juga pertanggung jawabannya, kalimat itu apa maksudnya? Busuknya di mana nih? Bagaimana ceritanya?"

"Apakah yang busuk itu Presiden? Misalnya, yang busuk kontraktornya? Yang busuk itu apakah ada cawe-cawe dari anggota DPR supaya diam misalnya, atau yang busuk ya Luhut menjadi bagian dari kebusukan itu, misalnya ya, itu kan terbuka untuk ditafsirkan," papar Ubed.

Baca juga: Mahfud MD Bocorkan Informasi soal Dugaan Korupsi Whoosh, Ragu Luhut Terlibat: Saya Tahu Karakternya

Oleh karena itu, kata Ubed, pernyataan Luhut soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu perlu untuk ditelusuri lebih lanjut.

Sebab, proyek Whoosh tersebut kini dinilai menjadi beban negara karena tata kelolanya buruk sejak awal.

"Jadi itu pernyataan yang patut juga ditelusuri, kalau sudah busuk kenapa harus jalan gitu. Jadi menurut saya ya tata kelola yang buruk yang mengakibatkan sekarang menjadi persoalan yang menjadi beban negara," jelas Ubed.

Proyek Whoosh tersebut belakangan tengah ramai dibicarakan, apalagi setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan agar utang tersebut dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Disebutkan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. 

Kemudian, muncul juga adanya dugaan korupsi atau mark up dalam proyek kebanggan Jokowi tersebut.

Dugaan adanya korupsi itu berawal dari pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam YouTube-nya pada 14 Oktober 2025 lalu, yang mengatakan bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.

Namun, belakangan, Mahfud menegaskan bahwa bukan dirinya yang pertama kali mengungkap adanya dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tersebut, tetapi orang lain dan dia mendapatkan informasi dari situ juga.

KPK Akui Sudah Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Sejak Awal 2025

Konfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek Whoosh menimbulkan pertanyaan publik, karena KPK menyebut penyelidikan itu telah dimulai sejak awal 2025.

Terkait dengan ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan alasan KPK tidak mengumumkan proses penyelidikan sejak awal karena proses penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat tertutup untuk konsumsi publik.

"Penyelidikan itu adalah informasi yang dikecualikan ya, yang sebetulnya tertutup untuk disampaikan ke publik," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi menegaskan bahwa tidak semua proses penyelidikan yang sedang ditangani KPK dapat diungkapkan kepada publik secara serta-merta.

Apalagi, statusnya yang masih dalam tahap awal, sehingga KPK menolak membeberkan progres atau materi yang sedang didalami.

"Jadi memang penyelidikan-penyelidikan di KPK tidak semuanya kemudian bisa disampaikan. Kami juga belum bisa menyampaikan secara rinci, secara detail materinya apa, pihak-pihak siapa saja yang sudah diminta ikut terangkan, progresnya sudah sejauh apa, itu belum bisa kami sampaikan," tutur Budi.

Untuk saat ini, Budi hanya bisa memastikan bahwa proses hukum terkait hal ini masih terus berjalan. 

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan," katanya.

Isu soal adanya dugaan korupsi ini menjadi sorotan setelah Mahfud secara terbuka mengungkap adanya penggelembungan biaya dalam proyek strategis nasional tersebut. 

Namun, Mahfud tidak membeberkan siapa pihak yang menaikkan biaya pembangunan kereta cepat tersebut.

Mahfud hanya membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat (AS), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Setelah Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut, KPK mengimbau bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.

Namun, Mahfud tidak mau jika disuruh melapor secara resmi kepada lembaga antirasuah mengenai dugaan korupsi tersebut.

Kendati demikian, Mahfud mengaku siap apabila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan mengenai dugaan korupsi proyek kereta cepat itu.

Menanggapi informasi dari Mahfud tersebut, Budi menyatakan pemanggilan terhadap eks Menko Polhukam itu akan bergantung pada kebutuhan tim penyelidik.

"Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini," ujar Budi.

Budi juga menjelaskan bahwa sejauh ini proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan. 

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres," ujar Budi.

(Tribunnews.com/Rifqah/Ilham)