Ubedilah Ungkap 5 Sosok Ini Harus Diperiksa Buntut Dugaan Korupsi Whoosh, Jokowi hingga Erick Thohir

Ringkasan Berita:

• Aktivis 98 mengatakan persoalan utama dalam proyek Whoosh ini adalah soal dugaan korupsi dalam proyek Whoosh
• Negosiasi dengan China dinilai tidak akan menyelesaikan masalah 
• Aktivis 98 sebut Jokowi, Luhut, Rini Soemarno, Budi Karya, dan Erick Thohir harus diperiksa terkait dugaan korupsi proyek Whoosh

TRIBUNNEWS.COM - Aktivis 98 sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengungkapkan lima sosok yang patut dipanggil buntut adanya isu dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang dibangun pada era Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ubed, persoalan utama dalam proyek Whoosh ini adalah sistem tata kelola pemerintahan yang buruk dan hal tersebut yang harus segera diungkap.

Bukan malah melakukan negosiasi ke China untuk membahas ulang jangka waktu dan suku bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu.

"Persoalan besar dari kereta cepat itu tidak adanya good governance, itu otomatis tata kelolanya buruk gitu, itu yang harus dibongkar," katanya, dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Rabu (29/10/2025).

"Jadi bukan kemudian Danantara sama KAI ya, perlu dicek tuh tim-timnya orang siapa aja yang lobi ke China untuk melakukan restrukturisasi, Luhut dan kawan-kawan ya mau merubah rentang waktu pengembalian utang itu," jelas Ubed.

"Perkaranya bukan di situ. Pertama, kalau nambahin jangka panjang, utang kita tambah banyak ya kan, panjang dan beban negara panjang begitu. Belum lagi nanti fluktuasi dolar dan lain-lain," tambahnya.

Menurut Ubed, negosiasi dengan China itu tidak akan menyelesaikan masalah karena perkara sebenarnya adalah soal dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tersebut.

"Jadi bukan gara-gara melakukan negosiasi ulang ke China, lalu sudah selesai perkara kereta cepat, no. Perkaranya adalah ada tanda-tanda korupsi dalam proses tata kelola pembangunan kereta cepat," tegas Ubed.

Ubed lantas mengatakan bahwa Joko Widodo (Jokowi) harus dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Sebab, proyek Whoosh ini dibangun pada era Jokowi.

"Jokowi harus dipanggil. Kenapa membuat peraturan presiden yang tidak konsisten dengan peraturan sebelumnya? Itu dipanggil," kata Ubed.

Selain Jokowi, kata Ubed, pihak lainnya juga harus dipanggil, seperti Luhut yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: Aktivis 98 Sebut Luhut Tak Sengaja Bilang Whoosh Busuk Sejak Awal: Luhut Mau Katakan Ini Korup

Kemudian, Menteri BUMN yang menjabat di era Jokowi, yakni Rini Soemarno (2014–2019) dan Erick Thohir (2019–2025). 

Rini Soemarno menjabat pada periode pertama pemerintahan Jokowi, sedangkan Erick Thohir menjabat pada periode kedua.

Menteri Perhubungan era Jokowi, yakni Budi Karya, menurut Ubed juga harus turut diperiksa.

"Lalu yang kedua, berdasarkan peraturan presiden juga yang 2021 itu kan ada ketua komite-nya namanya Luhut, Luhut perlu dimintai pertanggung jawaban juga."