Ubedilah Ungkap 5 Sosok Ini Harus Diperiksa Buntut Dugaan Korupsi Whoosh, Jokowi hingga Erick Thohir

Mahfud mengatakan dalam podcast di channel YouTube-nya, ia dengan jelas menyebut dua narasumber yang menyatakan hal itu dan di televisi apa.

"Sang saya katakan dari informasi saya di podcast itu saya sebut sumbernya loh dengan terang dari televisi ini, jam sekian, Pak Agus Pambagio bilang bahwa ada pemecatan karena tidak setuju. Bahkan Pak Agus juga yang memberi contoh, bisa saja Natuna itu diambil Cina seperti kasus Sri Lanka. Itu bukan dari saya, dari Pak Agus," ucap Mahfud.

Setelah itu, Mahfud mengatakan, dugaan mark up tersebut diungkapkan Anthony Budiawan di televisi tersebut.

Mahfud menegaskan dia hanya mengangkat isu dugaan korupsi Whoosh itu lagi karena ketika dibahas oleh dua narasumber itu tidak ada efek apa-apa.

"Nah, kemudian soal dugaan mark up itu yang bilang Pak Antoni Budiawan gitu. Jadi bukan saya yang buka, saya yang justru mengangkat. Karena ketika dua orang ini bicara kok adem-adem aja. Lalu saya angkat di tempat saya, lalu rujukannya kok seperti ke saya. Padahal di keterangan saya itu informasinya dari dua orang itu dan dari satu televisi," katanya.

Mahfud pun mengaku siap jika memang diminta KPK untuk datang memberikan keterangan terkait pernyataan soal dugaan korupsi Whoosh tersebut, karena penjelasannya sudah ada semua di dalam podcast miliknya.

"Jadi kalau saya diminta informasi, saya beritahu ini informasinya sudah ada di keterangan saya, di podcast saya bahwa ini informasinya. Kalau Anda perlu dari tangan saya ini saya tunjukkan, saya gitu aja kan," tegasnya.

Baca juga: PDIP Dukung KPK Usut Dugaan Mark Up Whoosh: Megawati Sudah Ingatkan Sejak 2015

Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Budi mengatakan penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh saat ini sedang dalam proses.

Ia menyebut KPK juga fokus mencari bukti dan keterangan terkait unsur-unsur peristiwa pidana proyek era mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Namun, Budi belum bisa merinci apa saja temuan KPK, sebab proses penyelidikan yang sudah dilakukan sejak awal 2025, masih berlangsung.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan."

"Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detil terkait progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci," jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

"Kami pastikan, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini," tuturnya.

Budi memastikan KPK tak menemui kendala khusus meski penyelidikan sudah berjalan hampir satu tahun.