Sabtu, 8 November 2025

Gelar Pahlawan Soeharto

Wakil Ketua Umum Golkar Respons Pernyataan Ribka Tjiptaning Soal Usul Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Idrus Marham, menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning, yang menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
Tribunnews.com/Chaerul Umam
GELAR PAHLAWAN NASIONAL SOEHARTO - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning, yang menolak keras usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning, yang menolak keras usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Idrus menilai komentar Ribka yang menyebut Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” adalah bentuk penilaian emosional yang mengabaikan fakta sejarah. 

Menurut Idrus, warisan pembangunan dan stabilitas nasional yang ditinggalkan Soeharto tidak bisa dihapus hanya karena perbedaan pandangan politik.

"Golkar tidak akan mundur satu langkah pun. Jasa Pak Harto bagi bangsa ini nyata, tidak bisa dihapus dari sejarah. Perdebatan boleh terjadi, tapi fakta sejarah tidak bisa dibantah,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning secara tegas menolak rencana pemberian gelar tersebut. 

Dia bahkan menyebut Soeharto tak layak menjadi pahlawan nasional karena dianggap sebagai pelanggar HAM berat.

Pernyataan itu menuai tanggapan keras dari kubu Golkar. Idrus menilai, komentar Ribka mencerminkan sikap yang tidak proporsional terhadap sejarah bangsa.

"Kami hormati pandangan Bu Ribka dan teman-teman yang menolak, tapi jangan menutup mata terhadap kontribusi besar Pak Harto. Stabilitas nasional, pertanian, industrialisasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi modern dimulai di era beliau,” ujar Idrus.

Lebih lanjut, Idrua menegaskan, tidak ada pemimpin yang sempurna, termasuk Soeharto

Namun, kata Idrus, menolak gelar pahlawan dengan alasan politik justru menunjukkan sikap yang tidak objektif terhadap perjalanan sejarah bangsa.

"Sejarah tidak bisa dihapus dengan emosi politik. Kalau kita ingin adil, lihatlah secara utuh—ada sisi kelam, tetapi juga ada kontribusi besar terhadap kemajuan Indonesia," tandasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, menolak keras usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto

"Kalau pribadi oh saya menolak keras. Iya kan?" kata Ribka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Ribka mempertanyakan alasan agar Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu untuk diberi gelar Pahlawan Nasional. 

"Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved