Komisi IX DPR Ingatkan Dapur MBG Jangan Dimonopoli Pemodal Besar

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji menyoroti potensi monopoli dalam pengelolaan dapur steril Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Dapur tidak boleh dikuasai segelintir pemodal besar, harus memberi ruang bagi koperasi dan UMKM.
• Jika terjadi monopoli, pemilik dapur berpotensi menguasai seluruh rantai bisnis, dari penyewaan dapur hingga suplai bahan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menyoroti potensi munculnya praktik monopoli dalam pengelolaan dapur SPPG pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

Nuroji mengingatkan bahwa pelaksanaan dapur steril tersebut tidak boleh dikuasai segelintir pemodal besar, tetapi harus membuka ruang bagi koperasi dan pelaku UMKM agar manfaat ekonomi dari program tersebut benar-benar tersebar ke masyarakat luas.

“Jangan sampai pemilik dapur juga yang menguasai seluruh rantai bisnis, dari penyewaan dapur hingga menjadi supplier bahan. Harus ada pemerataan yang adil,” kata Nuroji kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Menurutnya, salah satu nilai strategis dari program MBG adalah kemampuannya mendorong pemerataan ekonomi di daerah. Dia pun menilai prinsip gotong royong perlu dijaga dalam seluruh ekosistem SPPG. 

Di lapangan, kata Nuroji, masih banyak masyarakat yang belum terlibat dalam rantai pasok, khususnya dalam penyediaan bahan makanan untuk dapur steril, baik karena keterbatasan modal maupun minimnya akses.

“Banyak yang ingin ikut tapi tidak tahu caranya, atau terkendala modal. Karena itu, mereka perlu berhimpun dalam koperasi. Kalau koperasi diberi ruang, ekonomi lokal bisa tumbuh,” ujarnya.

Legislator Gerindra itu mencontohkan sejumlah koperasi pasar sebenarnya memiliki kapasitas besar untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan dapur, mulai dari sayuran hingga bahan pokok. 

Namun, kesempatan bagi koperasi untuk terlibat dalam sistem pasokan terintegrasi SPPG masih sangat terbatas.

“Kalau yang bermodal besar dibiarkan menguasai semuanya, maka yang kecil akan tersingkir. Padahal, semangatnya adalah membangun ekonomi daerah yang merata,” sambungnya.

Karena itulah, dia mengusulkan agar ada pembatasan atas jumlah dapur yang boleh dimiliki oleh satu yayasan atau pengelola, sehingga tidak terjadi penguasaan pasar secara berlebihan.

Selain aspek pemerataan ekonomi, Nuroji juga menyinggung inovasi teknologi sterilisasi makanan yang mampu mencapai suhu 120 derajat Celsius. 

Dia menilai teknologi tersebut penting untuk meningkatkan higienitas dan keamanan pangan.

“Tetapi jangan sampai manfaatnya hanya dinikmati oleh pemilik modal besar. Libatkan masyarakat melalui koperasi, berikan kesempatan jadi supplier, agar roda ekonomi daerah benar-benar berputar,” pungkasnya.

BGN Ajukan Tambahan Anggaran

Sebelumnya, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran Rp28,63 Triliun.