Sistem Penyediaan Air Minum Dinilai Masih Belum Merata

Ringkasan Berita:

• Data PBB, 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum layak dan 3,5 miliar belum memiliki sanitasi yang memadai pada 2024
• Bambang Haryo Soekartono mengatakan kondisi sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengatakan kondisi sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan belum merata.

Meskipun pemerintah terus berupaya memperluas cakupan air bersih, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam ketersediaan air minum aman bagi masyarakat.

Baca juga: 46 Tahun Vinilon Group: Kolaborasi untuk Akses Air Bersih di Fafinesu, NTT

“SPAM kita di Indonesia masih sangat parah cakupannya. Di Jawa Barat saja, yang dekat dengan Jakarta, baru sekitar 20 persen. Di Bandung sekitar 70 persen, tapi hampir 100 persen air minum itu tidak bisa langsung diminum. Kondisinya hampir sama di semua wilayah,” ujar Bambang Haryo Soekartono, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema Standardisasi Bahan Baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bersama Kemenperin, BSKJI, dan sejumlah pelaku industri air minum.

Ia menilai, air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia bagi seluruh warga negara. Karena itu, Bambang menyampaikan perusahaan AMDK seperti Aqua telah berperan penting dalam menyediakan air layak minum bagi masyarakat Indonesia.

Perusahaan AMDK juga memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Dari sekitar 67 juta UMKM di Indonesia, 80 persen diantaranya menjual air minum Aqua.

“Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan multiplier effect yang dihasilkan. Termasuk pelaku usaha kecil yang menjual makanan dan minuman sehari-hari,” ujarnya.

Baca juga: Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik, Segera Mandi Air Bersih Usai Kehujanan?

Data Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan masih ada sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapatkan air bersih hingga Maret 2025.

Sekretaris Kemenko Infrastruktur, Ayodhia Kalake, menyebut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum layak dan 3,5 miliar belum memiliki sanitasi yang memadai pada 2024.

“Sekitar 28 juta warga Indonesia masih harus mendapat perhatian serius dalam akses air bersih setiap hari,” ujarnya dalam webinar Air untuk Negeri beberapa waktu lalu.

Ayodhia menambahkan, 80 persen pasokan air di Indonesia digunakan untuk sektor pertanian, sementara lebih dari 50 persen sumber air berpotensi tercemar. Kondisi ini, katanya, menjadi tantangan besar di tengah upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam acara yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa indeks kualitas air nasional pada 2024 masih berada di angka 51,78, di bawah target nasional.

Ia menyoroti enam dari sepuluh provinsi dengan kualitas air terendah berada di Pulau Jawa, wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi tertinggi. Sungai-sungai strategis seperti Citarum, Brantas, Musi, dan Batanghari, menurutnya, juga menunjukkan tren penurunan kualitas dalam tiga tahun terakhir.

Hanif menjelaskan, ketimpangan pasokan air bersih juga terjadi antarwilayah. Pulau Jawa memiliki indeks pemanfaatan air hanya 0,27 meski kebutuhan air untuk pangan mencapai lebih dari 30 ribu juta meter kubik per tahun.

“Sementara di Papua, indeksnya mencapai 1,89, artinya ketersediaan air di sana jauh lebih besar tetapi belum termanfaatkan optimal,” ucapnya.

Bentuk Panja