Kamis, 20 November 2025

Target GRE 80 Ribu Dinilai Tak Realistis, Fraksi Demokrat DPR Ingatkan Beban Koperasi Desa

Target 80 ribu GRE dinilai halu, DPR Demokrat kritik keras beban koperasi desa. Benarkah rencana ini realistis atau sekadar mimpi besar?

Penulis: Chaerul Umam
Tv Parlemen
GERAI RAKYAT EKONOMI - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan, berbicara dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (18/11/2025). Ia mengkritik target 80 ribu Gerai Rakyat Ekonomi (GRE) yang dinilai tidak realistis dan berisiko membebani koperasi desa. 

Ringkasan Berita:
  • Target 80 ribu GRE bikin DPR Demokrat geram, dianggap beban koperasi desa.
  • Zulfikar bandingkan dengan Alfamart-Indomaret, puluhan tahun baru capai 20 ribu gerai.
  • Skema Rp 1,6 miliar per unit dipertanyakan, desa butuh modal nyata.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan, yang saat ini bertugas di Komisi VI DPR RI, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pembangunan 80 ribu Gerai Rakyat Ekonomi (GRE) yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama kementerian dan PT Agrinas Pangan Nusantara, Selasa (18/11/2025), ia menilai target tersebut tidak realistis dan berpotensi membebani koperasi desa.

Zulfikar mengapresiasi niat pemerintah memperkuat ekonomi desa, namun mengingatkan bahwa perencanaan harus sesuai kemampuan riil.

“Apa kata lagu Ebiet G. Ade, coba kita renungkan sejenak. Target 80 ribu GRE itu tidak mudah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Sebagai ilustrasi, ia mencontohkan jaringan ritel besar Alfamart dan Indomaret yang puluhan tahun beroperasi namun masing-masing baru memiliki sekitar 23 ribu dan 21 ribu gerai.

“Kita kadang suka berpikir halu, hidup dalam mimpi. Bagaimana mungkin GRE bisa selesai satu unit dalam 12 minggu?” tambahnya.

Menurut Zulfikar, isu paling krusial adalah skema pembiayaan GRE senilai Rp 1,6 miliar per unit. Ia mempertanyakan apakah bangunan benar-benar akan diserahkan tanpa beban kepada koperasi, atau justru menjadi utang baru.

“Jangan rusak cara pikir masyarakat desa. Mereka lebih butuh modal daripada bangunan megah yang tidak bisa mereka kelola,” tegasnya.

Baca juga: CELIOS: Redenominasi Rupiah Bukan Hal Utama untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor

Ia menilai, dengan jumlah penduduk sebagian desa hanya sekitar 500 orang, anggaran lebih baik disalurkan sebagai modal koperasi. Ia mencontohkan koperasi di dapilnya yang ingin membuka usaha agen LPG 3 kilogram, namun membeli 100 tabung saja tidak sanggup.

“Pengurus koperasi 50–100 orang saja untuk makan sehari-hari sulit, apalagi membayar iuran,” katanya.

Selain modal, Zulfikar menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi desa.

“Ilmu manajemen itu penting. Apa itu debet, kredit, cara pakai Excel, Word, akuntansi sederhana. Orang dagang di toko saja kalkulator tidak pernah hilang dari meja. Pelatihan harus jadi prioritas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan potensi benturan kelembagaan jika GRE hadir tanpa koordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun koperasi yang sudah ada.

“Jangan sampai di sebelah GRE berdiri kompetitor koperasi yang sama. Ini bisa timbulkan konflik,” katanya.

Zulfikar menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pemodalan koperasi desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen dan bisnis, serta mengawal organisasi koperasi merah putih untuk jangka panjang.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved