Gerindra Soroti Tender Data Dasar Geospasial, Ingatkan untuk Hati-hati: Server Harus di Dalam Negeri

Ringkasan Berita:

• Partai Gerindra mengingatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk berhati-hati dalam memutuskan siapa pemenang tender penyediaan data dasar geospasial.
• Gerindra mengingatkan BIG agar dalam proyek penyediaan tersebut keberadaan server harus di dalam negeri.
• BIG mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra mengingatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk berhati-hati dalam memutuskan siapa pemenang tender penyediaan data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia.

BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas menyelenggarakan informasi geospasial nasional, termasuk pemetaan dasar, tematik, dan infrastruktur geospasial.

Geospasial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lokasi atau posisi di permukaan Bumi, mencakup data, informasi, dan teknologi yang menunjukkan di mana suatu objek atau peristiwa terjadi.

Partai berlambang kepala burung garuda ini juga mengingatkan BIG agar dalam proyek penyediaan tersebut keberadaan server harus di dalam negeri. Mengingat, proyek tersebut bukan hanya proyek infrastruktur data, melainkan proyek peradaban.

Baca juga: Inovasi Geospasial Indonesia Dapat Sorotan di Google Maps Partner Summit 2025 New Delhi

Tender Data Dasar Geospasial adalah proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan ulang seluruh wilayah Indonesia dalam skala besar, menghasilkan peta dasar digital nasional yang presisi.

Ketika seluruh permukaan bumi Indonesia dipetakan ulang dalam skala besar, maka untuk pertama kalinya negara ini akan memiliki peta dasar nasional digital yang presisi. Dari mulai potensi sumber daya alam, batas wilayah, hingga fasilitas militer. 

“BIG mesti hati-hati. Saya yakin percaya kepada BIG akan sangat hati-hati (penentuan pemenang tender, red),” tutur politisi Partai Gerindra Rohkmat Ardiyan, di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI itu menuturkan, BIG mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial.

“BIG ini penting untuk mengetahui batas-batas negara, provinsi, kabupaten. Bahkan BIG menata tata ruang di setiap daerah. Sehingga BIG punya peran menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan membuat tata ruang yang jelas sehingga aman untuk mendukung iklim investasi,” katanya.

Tak hanya itu, menurutnya, BIG juga berperan mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. “Dan BIG juga untuk mengetahui data terluar kandungan yang ada di bumi Indonesia, ini sangat penting sekali,” ujar Rokhmat.

Karena itu, ucapnya, BIG mestinya memberlakukan secara ketat terhadap empat perusahaan China yang ikut tender proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia. “Tentunya tidak terbuka begitu saja,” ucapnya.

Apalagi, ungkapnya, Komisi XII DPR belum mengetahui secara adanya dominasi perusahaan Tiongkok dalam daftar peserta tender senilai 238 juta dolar AS, sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500. 

“Tentunya kita akan lakukan pendalaman-pendalaman, dilakukan diskusi-diskusi agar sama-sama bisa mengawasi proyek tersebut,” ujarnya.

Server di Dalam Negeri

Politisi Partai Gerindra lainnya Kawendra Lukistian menyampaikan, pentingnya memastikan dalam proyek ini seluruh data berada dalam infrastruktur nasional.

“Mohon dipertimbangkan sekali bahwa harus yang punya server di dalam negeri, kekuatannya harus kekuatan dalam negeri,” kata Kawendra.

Ia juga menyoroti konteks yang lebih besar, terutama soal kendali atas data strategis milik negara. Menurutnya, jika fasilitas strategis dikuasai pihak asing, konsekuensinya sangat serius. 

“Tentu itu kan bagian dari data-data kepemilikan negeri kita, bagian kekuatan kita. Dan data itu ada hal yang sangat sensitif,” ucapnya.

Apalagi, ucapnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, termasuk dalam urusan data dan teknologi strategis.

Menurutnya, proyek yang didanai dari soft loan Bank Dunia ini bukan hanya soal kompetisi teknologi, tetapi juga keberpihakan negara terhadap pelaku industri lokal. 

“Tentu terkait hal tersebut, kita harus memperhatikan juga keberpihakan terhadap pelaku industri lokal. Kalau memang ada pemain lokal yang jauh lebih baik, tentu mereka berbasis di dalam negeri, kenapa gak diberi kesempatan kepada hal tersebut, teman-teman yang main di lokal,” ucapnya. 

Empat perusahaan asal China disebut berpotensi memenangkan dari tender yang merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860.