Menteri Nusron Sebut 3.260 Kasus Sengketa Pertanahan Rampung hingga September 2025

Ringkasan Berita:

• Nusron Wahid menyebut sebanyak 3.260 kasus sengketa, konflik, hingga kejahatan pertanahan per September 2025 sudah ditangani
• Capaian tersebut juga merupakan salah satu yang tertinggi dari keseluruhan realisasi program kementerian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan sejumlah sengketa yang telah ditanganinya hingga saat ini.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut sebanyak 3.260 kasus sengketa, konflik, hingga kejahatan pertanahan per September 2025 sudah ditangani.

Baca juga: Sosok Norma, Nekat Cegat Kapolda Riau, Minta Bantuan untuk Suami yang Jadi Korban Mafia Tanah

Angka tersebut merupakan total dari realisasi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun non-DIPA.

Capaian tersebut juga merupakan salah satu yang tertinggi dari keseluruhan realisasi program kementerian. 

"Penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan atau sekoper, sudah dari target 2.002 sudah 1.991 atau 99,45 persen capaian kegiatan di atas tersebut," kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Nusron menambahkan pihaknya juga telah melaksanakan penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan rutin dengan realisasi 1.258 perkara. 

Secara akumulasi, total realisasinya sebanyak 3.260 perkara berhasil ditangani atau sebesar 162,84%.

Adapun total ada sembilan program utama Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2025. Selain penanganan sengketa dan kasus pertanahan, Nusron pun merincikan realisasi delapan program lainnya.

Pertama, ada dokumen persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota dari target 42, sampai hari ini realisasinya mencapai 32 persub RDTR atau 76,19%. 

"Kedua ada Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari semula targetnya 1.580.920 realisasi sudah mencapai 1.218.672 atau sekitar 77,09%," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Mafia Tanah Harus Diberantas, Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban

Ketiga, ada Sertifikat Hak Atas Tanah PTSL dari target 1.196.785 bidang, kini realisasinya telah mencapai 1.058.733 bidang atau 88,46%. Keempat, ada Data Tanah Ulayat dari target 15 jutaan bidang, sekarang sudah terealisasi 17 jutaan bidang atau 113%.

Kelima, SK Redistribusi Tanah dari target 66.575 bidang, saat ini sudah jadi sebanyak 48.348 bidang atau 72,62%. Keenam, ada program akses reforma agraria, dari targetnya 9.542 kartu keluarga (KK) sudah terealisasi sebanyak 8.900 KK atau 93,27%.

Lalu yang ketujuh, ada peta zona nilai tanah dari targetnya 3.676.788 hektare saat ini sudah rampung 2.324.098 hektare atau 63,21%. 

"Terakhir, tindak lanjut penertiban tanah terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian, dari target 17.780 hektare sudah tercapai 12.063 hektare atau 67,84%," tandas Nusron.