Abdul Rahman Farisi: Program 1 Desa 1 Megawatt Dorong Energi dan Ekonomi Desa

Ringkasan Berita:

• Abdul Rahman Farisi menegaskan program 1 Desa 1 Megawatt strategis untuk pemerataan listrik dan penguatan ekonomi desa, termasuk di wilayah terisolir.
• Listrik akan meningkatkan layanan publik, taraf hidup, dan membuka potensi ekonomi baru melalui produksi, teknologi, dan pemasaran.
• Program ini merupakan perintah Presiden Prabowo yang diterjemahkan Menteri Bahlil, menargetkan ribuan desa yang masih gelap agar tidak tertinggal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menegaskan pentingnya kebijakan 1 Desa 1 Megawatt sebagai kebijakan strategis dalam mendorong pemerataan energi sekaligus penguatan ekonomi desa.  

“Saya melihat kebijakan ini memiliki manfaat ganda. Pertama, pemerataan energi listrik di seluruh Indonesia. Kedua, mendorong terciptanya kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru di desa,” ujar Abdul Rahman Farisi di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, pemerataan energi akan langsung mempengaruhi kualitas layanan publik, meningkatkan taraf hidup, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. 

Baca juga: Perkuat Pusat Data, Fasilitas Data Center 54 Megawatt Telah Hadir di Batam

"Layanan berbasis listrik yang sebelumnya hanya dinikmati di perkotaan kini akan menjangkau masyarakat desa," jelas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Lebih jauh, Abdul Rahman menekankan bahwa tersedianya listrik terutama di desa kepulauan dan daerah terisolir akan mempercepat kegiatan ekonomi.

Potensi desa dapat berkembang melalui peningkatan produksi, pemanfaatan teknologi, percepatan pemasaran, hingga efisiensi waktu produksi. 

"Desa-desa yang sebelumnya stagnan akan berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kabupaten maupun provinsi," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan setiap desa di Indonesia memiliki panel surya (solar panel) berkapasitas 1 hingga 1,5 megawatt (mw).

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan Kementerian ESDM sedang mendesain pembangunan panel surya berkapasitas 80-100 gigawatt (gw).

Kapasitas tersebut akan terbagi ke setiap desa menjadi panel surya berkapasitas 1-1,5 megawatt.

"Supaya kita betul-betul ke depan tidak lagi memakai energi fosil seperti solar dan batubara," kata Bahlil dalam acara The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: PLN Resmikan SPKLU Center Pertama di Yogyakarta, Ada 8 Unit Ultra Fast Charger, Total 16 Konektor

Bahlil mengungkap proyek panel surya ini masih dalam tahap desain.

Pemerintah ingin memastikan skema pembangunan bisa dilakukan secara ekonomis mengingat modal atau capital expenditure (capex) yang cukup besar.

"Capex-nya memang mahal. Ini ada terjadi perdebatan. Di satu sisi kita ingin bersih, tapi di sisi lain kita membutuhkan modal yang tidak sedikit," ujar Bahlil.

Program ini dinilai sangat relevan mengingat masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, serta 3.264 desa yang sama sekali belum memiliki akses listrik. 

Dalam komentarnya, Bahlil menekankan masih ada sekitar 5.700 desa yang gelap gulita dan belum menikmati akses listrik.

Ia menyebut penyelesaian program Listrik Masuk Desa tidak boleh terus menjadi persoalan berulang, sehingga diperlukan skema pembiayaan jangka panjang dan perencanaan.