Prabowo Harus Segera Evaluasi Kinerja Kemenhut Buntut Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Anggota Komisi IV DPR RI lainnya Arif Rahman, menilai ada  persoalan serius di balik bencana di Sumatera. 

Ia menyoroti tumpukan potongan kayu yang memenuhi Pantai Parkit di Kota Padang, Sumatera Barat pascabanjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut. 

"Melihat banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir ini membuktikan adanya indikasi penebangan liar di daerah hulu sungai, harus ada investigasi,” ucap Arif.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I ini mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah ada perusahaan pemegang  Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah tersebut yang beroperasi menyalahi aturan.

Termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang melakukan illegal logging.

Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas resmi.

“Apakah ada perusahaan yang memiliki HPH atau HTI di daerah tersebut yang beroperasi menyalahi aturan? Atau pelaku lain yang melakukan illegal logging?” ujar politikus NasDem tersebut.

Menurutnya, pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menindaklanjuti temuan ribuan potongan kayu usai banjir bandang tersebut.

Arif menegaskan, tanpa penegakan hukum yang kuat, kejadian serupa akan terus berulang dan membahayakan keselamatan rakyat.

“Pemerintah atau Presiden harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan, mengusut tuntas dan menindak dengan tegas pelaku, baik perorangan atau korporasi jika terindikasi melakukan illegal logging yang menyebabkan banjir,” ujarnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera menjadi peringatan keras atas sejumlah kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan selama ini.

Raja Juli mengatakan perlu adanya introspeksi menyeluruh di tubuh kementerian yang dipimpinnya.

Ia menyebut bahwa praktik penebangan hutan yang berlangsung di luar kontrol merupakan satu pemicu utama kerentanan ekologis di berbagai daerah, sebagaimana juga disampaikan Presiden dalam pidatonya.

“Pak Presiden dalam pidatonya mengatakan penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana. Jadi kita akan melakukan evaluasi kebijakan,” kata Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

Pernyataan itu menandai langkah pemerintah untuk meninjau ulang sejumlah program dan izin yang terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan.