Banjir Sumatra Akibatkan 1.009 Sekolah Rusak Berat, DPR Desak Prioritaskan Fasilitas Belajar

Ringkasan Berita:

• DPR desak pemerintah prioritaskan pemulihan fasilitas belajar akibat 1.009 sekolah rusak banjir.
• Kemendikdasmen siapkan tenda darurat, school kit, dan dana tanggap darurat lebih dari empat miliar.
• RUU Sisdiknas bahas mitigasi pendidikan saat bencana karena Indonesia berada di wilayah rawan bencana.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memprioritaskan fasilitas belajar siswa yang terdampak banjir di wilayah Sumatra.

Diketahui 1.009 sekolah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh rusak berat akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Fikri mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengambil langkah darurat agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.

“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” kata Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan perbaikan lebih dari 1.000 sekolah yang rusak membutuhkan biaya besar.

Fikri mendorong koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses dana on call atau Dana Siap Pakai (DSP) penanggulangan bencana.

Sekolah darurat juga dinilai perlu segera disiapkan oleh pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” ujarnya.

Situasi Darurat dalam RUU Sisdiknas

Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, kabupaten Brebes) itu mengungkapkan DPR RI tengah serius membahas mitigasi pendidikan dalam situasi darurat melalui Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Langkah ini diambil mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api (ring of fire), sehingga sistem pendidikan nasional harus adaptif dan tangguh menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Baca juga: Lebih dari 20 Ton Bantuan Bencana Diterbangkan Menuju Provinsi Terdampak Banjir di Sumatera

“Salah satu yang dibahas dalam RUU Sisdiknas ini adalah pendidikan di saat bencana, karena kita berada di ring of fire dan pengalaman bencana yang selalu muncul,” pungkasnya.

Diketahui sebanyak total 1.009 sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merinci satuan pendidikan terdampak bencana di Provinsi Aceh berjumlah 310, Sumut 385, dan Sumbar 314.

Rinciannya untuk Provinsi Aceh yaitu 57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, 65 SMA, 34 SMK, 1 PKBM/SKB, dan 7 SLB.

Lalu untuk Provinsi Sumut yaitu 76 PAUD, 199 SD, 92 SMP, 11 SMA, 6 SMK, dan 1 SLB.

Sementara untuk Provinsi Sumbar yaitu 51 PAUD, 63 SD, 71 SMP, 20 SMA, 1 SMK, dan 8 SLB.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan mitigasi dan pemetaan, untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar bagi para murid di daerah yang terdampak banjir dapat tetap dapat berjalan.

"Kami sudah melakukan mitigasi dan melakukan pemetaan, tidak hanya Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur, dan Jawa Tengah," kata Abdul Mu’ti melalui keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Ia pun menjelaskan sebagai langkah tanggap darurat, Kemendikdasmen sudah mendirikan tenda-tenda darurat di beberapa tempat yang terdampak.

Serta mengalokasikan dana untuk tanggap darurat tahap pertama lebih dari Rp 4 miliar. Kemendikdasmen merespons kejadian ini dengan menggalang dana bantuan.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan barang-barang yang dibutuhkan.

"Kami menunggu info datanya, jika sudah, ada maka bisa kami proses pengirimannya. Kami juga terus berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” tuturnya.

Persediaan bantuan Kemendikdasmen dalam situasi darurat pemulihan. Pertama, tenda ruang kelas darurat yang terdiri atas 126 unit tenda ruang kelas darurat. Kedua, paket perlengkapan belajar siswa (School Kit) yang meliputi 10.200 paket school kit.

Ketiga adalah uang/pendanaan berupa Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran senilai @ Rp25 juta/voucher, bantuan keuangan, dan Bantuan Operasional SPAB 20 Paket.

Keempat adalah dukungan psikososial yaitu 2 paket bantuan senilai Rp50juta/paket untuk mendukung layanan dukungan psikososial bagi warga sekolah di daerah terdampak.

Kelima adalah buku teks dan nonteks dengan rincian 20.000 eksemplar buku teks, 15.000 eksemplar buku non teks, dan 50.000 eksemplar buku teks dan non teks akan dilakukan pengadaan.

Keenam adalah program revitalisasi tahun 2026 yang diprioritaskan untuk daerah terdampak bencana.

Selain itu, Kemendikdasmen juga sedang mendata kebutuhan tenda darurat dan school kit, pembuatan grup Whatsapp per provinsi dan melibatkan mitra.

Serta menyiapkan dukungan psikososial paket uang untuk satuan pendidikan yang membutuhkan.

Kemudian rencana penggalangan bantuan donasi uang dari personal melalui QRIS yang sedang diproses dan pembuatan rekening bantuan maupun donasi yang dikumpulkan di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(Tribunnews.com/Gilang P, Fahdi F)