VIDEO Yusril Bicara Blak-blakan Soal Reformasi Polri: Dari Kambing Hilang ke Hilang Kepercayaan

Ringkasan Berita:

• Yusril Ihza Mahendra mengungkap kritik paling tajam publik terhadap Polri: dari layanan yang lemah hingga hilangnya kepercayaan masyarakat. 
• Ia menyebut keluhan seperti “lapor kambing hilang, malah hilang sapi” sebagai sinyal serius yang tak boleh diabaikan. 
• Yusril menegaskan reformasi Polri harus menyentuh inti persoalan, termasuk evaluasi aturan dan struktur setelah 23 tahun.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, blak-blakan mengungkap dinamika serta persoalan mendasar dalam proses panjang pembenahan institusi kepolisian.

Dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, Yusril menyoroti kritik publik yang terus menguat terkait pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum oleh Polri.

Yusril menegaskan, aspek pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat menjadi titik keluhan terbesar.

“Yang dipersoalkan itu integritas. Orang minta dilindungi, minta diayomi, tapi pengayomannya tidak cukup. Perlindungannya tidak cukup. Akhirnya masyarakat lebih percaya pada damkar dibanding polisi,” ujarnya di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Selasa (2/12/2025). 

Ia juga menyinggung satir yang kerap muncul di tengah masyarakat sebagai refleksi turunnya kepercayaan publik.

“Bahkan lebih ekstrem lagi, katanya kalau hilang kambing, laporan polisi malah jadi hilang sapi. Bukan kambingnya yang balik,” katanya.

Selain itu, Yusril menilai proses penegakan hukum pun masih memunculkan kesan tebang pilih.

“Penegakan hukum kadang-kadang dirasakan ada pemihakan, tidak adil, seolah mencari-cari kesalahan orang,” jelasnya.

Menurutnya, meski tidak semua cerita miring itu dapat dipastikan kebenarannya, kritik-kritik tersebut tidak boleh diabaikan karena mencerminkan persepsi publik terhadap institusi Polri.

Yusril juga menjelaskan Indonesia, sebagai negara dengan wilayah luas dan tantangan keamanan kompleks, tidak bisa menerapkan konsep civilian police secara penuh seperti Jepang. 

“Kita menghadapi penyelundupan, kerusuhan, pemberontakan. Itu tidak bisa ditangani seperti satpam. Polisi harus punya kekuatan combat—tapi combatnya tidak setara-tentara,” ujarnya.

Berikut penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri:

Prof, saya kepingin dapat cerita juga mengenai progres dari keterlibatan Profesor dalam sebuah komisi untuk percepatan reformasi di Tubuh Polri. Ini gimana Prof? Bisa diceritakan progresnya? Karena kan kepentingannya orang berpikirnya ini harus dimulai dari mana sih? Karena orang bingung ini, karena kompleksitasnya begitu tinggi Prof. Gimana Prof?

Jawab:
Sebenarnya ini pun inisiatifnya datang dari beliau sendiri. Saya ingat betul ketika suatu hari ada, saya juga hadir ke dalam rapat di Istana Merdeka. Pada waktu itu ada Gerakan Nurani Bangsa, apa namanya Pak Romo Magnis, Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, ada Ari Harjah Pamekas, dan lain-lain. Ramai datang.