Terkait Bencana Sumatera, KPK Punya Kajian soal Korupsi Lingkungan

Ringkasan Berita:

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki kajian mendalam mengenai korupsi di sektor lingkungan hidup
• Kajian tersebut menjadi basis bagi KPK untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam. 
• Persoalan lingkungan menyeruak di tengah dugaan kerusakan ekologis, termasuk praktik penebangan liar yang disinyalir memperparah dampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA -  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah tersebut telah memiliki kajian mendalam mengenai korupsi di sektor lingkungan hidup. 

Pernyataan ini disampaikan Setyo merespons dugaan kerusakan ekologis, termasuk praktik penebangan liar (illegal logging), yang disinyalir memperparah dampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

Setyo menegaskan bahwa data dan pemetaan terkait potensi korupsi yang memicu kerusakan alam tersebut sudah tersedia di internal KPK.

"Ada, ada di pencegahan. Ada di pencegahan monitoring," kata Setyo seusai membuka acara Peluncuran dan Workshop e-Learning Integrity Ranger di Ruang Sultan Agung, Museum Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Setyo, kajian tersebut menjadi basis bagi KPK untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam. 

Kendati demikian untuk penindakan teknis di lapangan terkait bencana Sumatera saat ini, KPK menyerahkan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain serta kementerian terkait.

"Untuk ke depannya kita melihat, di sana kan ada para penegak hukum juga. Kemudian selama ini juga kan komunikasi, kerja sama kita dengan kementerian yang terkait dengan yang membidangi usaha-usaha sumber daya, kan sudah," tandasnya.

Bermula dari kayu gelondongan

Isu korupsi lingkungan mencuat seiring ditemukannya tumpukan kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir bandang di beberapa titik lokasi di Sumatera. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengonfirmasi bahwa tim di lapangan menemukan kayu dengan bekas potongan gergaji mesin (chainsaw), yang mengindikasikan adanya aktivitas penebangan.

Saat ini, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan Agung bersama Polri dan Kementerian Kehutanan tengah melakukan penelusuran dari hulu ke hilir untuk memastikan asal-usul kayu tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan hutan.

Selain menyoroti aspek penyebab bencana, KPK juga memberikan atensi khusus pada penanganan dampak bencana. 

Setyo Budiyanto menegaskan akan mengerahkan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) serta Kedeputian Pencegahan untuk mengawasi arus dana bantuan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Setyo menilai situasi darurat kerap membuka celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan, mengingat banyaknya pintu donasi yang masuk baik dari masyarakat maupun anggaran pemerintah.

"Kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan," tegas Setyo.