Profil Lasarus, Ketua Komisi V DPR yang Soroti Lambannya Penanganan Banjir di Sumatra

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.
• Ia menilai Pemerintah terlambat dalam mengambil keputusan krusial, yakni penetapan status tanggap darurat bencana. 
• Pihaknya berencana turun langsung ke daerah bencana.
• Profil dan harta kekayaan Lasarus.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Menurut Lasarus, pemerintah dinilai terlambat dalam mengambil keputusan krusial, yakni penetapan status tanggap darurat bencana. 

Keterlambatan ini timbul karena pemerintah awalnya tidak menduga bahwa dampak bencana akan terjadi seluas dan semasif yang terjadi.

“Ya, memang kalau saya bilang, kita itu di satu minggu pertama itu agak terlambat menetapkan status bencana ini kalau saya lihat ya. Mungkin pemerintah menduga tidak semasif dan seluas ini dampak yang ditimbulkan,” ujar Lasarus di Gedung DPR RI, Selasa (9/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Akibat dari keterlambatan tersebut, penanganan awal tidak berjalan ideal. 

Seharusnya dalam kurun satu minggu setelah bencana, seluruh akses wilayah terdampak sudah bisa dibuka. 

“Sehingga harusnya tanggap darurat yang ideal itu kan di seminggu pertama itu, paling tidak seluruh akses sudah bisa dibuka,” sambungnya.

Namun, hingga memasuki dua pekan lebih pascabencana, masih ada enam kabupaten di Sumatra yang dilaporkan belum bisa diakses dan masih terputus.

“Ini sudah 2 minggu 14 hari, masih ada kemarin, kemarin saya belum tahu hari ini update, ada 6 kabupaten yang masih belum bisa diakses, masih terputus. Kita belum bicara kecamatan, belum bicara desa. Ini karena keterlambatan kalau menurut saya ya,” ungkap Lasarus.

Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyoroti bahwa kerusakan parah yang ditimbulkan oleh bencana memerlukan dana pemulihan infrastruktur yang sangat besar. 

Menurut informasi yang ia peroleh dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), kebutuhan anggaran minimal untuk pemulihan dan rekonstruksi di Sumatra Barat saja mencapai Rp13 triliun. 

Baca juga: DPR Beri Raja Juli Waktu 30 Hari Bongkar Dalang Illegal Logging Penyebab Banjir Aceh-Sumatra

“Pak Menteri PU masih di sana kontak saya, minimal Sumbar itu aja butuh Rp 13 triliun. Rp 13 triliun hanya untuk Sumatera Barat, belum Aceh lebih parah lho,” ungkap dia.

Ia menilai kondisi di Aceh lebih parah dibandingkan Sumatra Barat. Sementara itu, Sumatra Utara juga mengalami kerusakan yang signifikan sehingga total dana rekonstruksi yang dibutuhkan dipastikan akan jauh lebih besar.

Lasarus mengatakan pihaknya berencana turun langsung ke daerah bencana. Aksi ini bertujuan untuk memastikan situasi agar mereka dapat memberikan dukungan dan bantuan yang efektif kepada pemerintah.