Mendagri Minta Kepala Daerah Jangan Korupsi Dana Bencana: Saya Mohon, Sanksinya Dunia Akhirat

Ringkasan Berita:

• Tito Karnavian tegaskan dana bencana jangan diselewengkan, ancam sanksi berat dunia akhirat.
• Presiden Prabowo setujui tambahan Rp4 miliar dan Rp20 miliar khusus untuk Aceh.
• BNPB catat 964 korban tewas, 262 hilang, pengungsi turun jadi 894 ribu jiwa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah agar tidak mengambil keuntungan pribadi dari anggaran penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi instruksi keras agar seluruh bantuan untuk warga terdampak digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

“Jangan sampai mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan kesulitan rakyat. Ini sanksinya akan sangat berat. Dunia akhirat,” tegas Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Ia mengungkapkan, laporan Inspektorat Jenderal menemukan potensi penyimpangan penggunaan dana bencana di sejumlah daerah. Karena itu, Tito meminta agar semua pengeluaran dicatat lengkap, termasuk kuitansi dan dokumen pertanggungjawaban.

“Bill-bill-nya, struknya, kwitansinya siapkan semua. Tidak sulit itu,” katanya.

Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat di pengungsian tak hanya makanan pokok, tetapi juga kebutuhan dasar lain seperti pakaian dalam, popok bayi, pembalut, sabun, sampo hingga deterjen.

Karena anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah sudah menipis, Tito mengusulkan tambahan bantuan kepada Presiden.

“Saya sampaikan kepada Pak Presiden, mohon tambahan untuk 52 kabupaten/kota di tiga provinsi itu," jelasnya.

Prabowo kemudian menyetujui bantuan dua kali lipat dari usulan awal.

“Beliau menyampaikan langsung bukan Rp2 miliar, tapi dibantu Rp4 miliar. Dan untuk Aceh langsung diberikan Rp20 miliar,” ungkap Tito.

Baca juga: Bahlil Minta Maaf Soal Penanganan Pemulihan Listrik di Aceh, Janji Bakal Lebih Totalitas

Ia menambahkan, dana tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak, selain dukungan logistik besar dari pemerintah pusat.

Tito menegaskan pemerintah pusat juga mengeluarkan surat edaran agar penggunaan dana tambahan itu tidak diselewengkan.

“Saya mohon kepada kepala daerah, dana-dana ini betul-betul dipakai untuk kepentingan rakyat. Jangan disalahgunakan," pungkasnya.

Ada Daerah Tinggal Rp750 Juta

Mendagri mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah di Sumatera yang terdampak bencana hanya memiliki sisa anggaran BTT sangat kecil, bahkan ada yang tinggal Rp750 juta.

Kondisi ini membuat kepala daerah kesulitan membiayai pemulihan.