Guru Besar UNPAD: Transformasi Digital Koperasi Harus Disertai Mitigasi Risiko & Kepatuhan Cyber Law

“Jika tidak segera bertransformasi, pasar digital Indonesia akan terus dikuasai oleh pemain asing," ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa digitalisasi koperasi mengandung berbagai risiko serius yang harus dimitigasi secara sistematis.

“Tanpa mitigasi risiko dan pemahaman aspek cyber law, digitalisasi justru dapat menjadi sumber masalah baru," kata dia.

Untuk itu, Prof. Ramli menekankan pentingnya pendekatan keamanan menyeluruh.

“Prinsip utama zero trust architecture adalah ‘never trust, always verify’," ujarnya.

Ia juga menekankan kewajiban koperasi dalam kepatuhan hukum digital.

“Digitalisasi koperasi wajib mematuhi regulasi yang berlaku," tuturnya.

Dalam konteks pembaruan regulasi, Prof. Ramli menyampaikan pentingnya pengaturan teknologi digital dalam undang-undang perkoperasian.

“Materi muatan teknologi digital dalam UU Perkoperasian sebagai dasar kepastian hukum," ujarnya.

Ia juga menilai perlunya perlindungan hukum bagi pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan bisnis.

“Business Judgment Rule adalah doktrin yang melindungi direksi dari tuntutan atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, informasi memadai, dan tanpa fraud atau konflik kepentingan," kata dia.

Menutup pemaparannya, Prof. Ramli menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital koperasi sangat ditentukan oleh kesiapan hukum, teknologi, dan sumber daya manusia.

Baca juga: Menkop Jajaki Peluang Koperasi Merah Putih Bangun Perumahan Prajurit TNI

“Transformasi digital koperasi adalah keniscayaan di tengah revolusi teknologi," tambahnya.