Percepatan Huntara Pascabencana, Menko PMK Pratikno: Tanggap Darurat Tetap Jalan

Ringkasan Berita:

• Menko PMK Pratikno menegaskan percepatan pembangunan hunian sementara menjadi prioritas penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera
• Saat meninjau lokasi huntara di Padang Pariaman, ia mengapresiasi kesiapan lahan 1,7 hektare yang dinilai aman dan layak bagi warga terdampak
• Pemerintah memastikan pendanaan siap serta mendampingi masyarakat hingga pemulihan pascabencana

TRIBUNNEWS.COM, PARIAMAN – Pemerintah pusat menegaskan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan agar warga terdampak tidak berlama-lama berada di pengungsian dan dapat segera menempati tempat tinggal sementara yang aman, layak, serta dekat dengan lingkungan sosial dan mata pencaharian mereka.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Bangun Hunian untuk Korban Bencana Sumatra: Jangan Ada Alasan Cari Lahan

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat meninjau sekaligus melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan huntara di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (15/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Pratikno didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, di mana masa tanggap darurat tetap berjalan seiring dengan percepatan penyediaan hunian sementara, bahkan diarahkan langsung menuju pembangunan hunian tetap bila kondisi memungkinkan.

“Penanganan bencana ini dilakukan dengan seluruh kekuatan nasional. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama hunian sementara harus segera disiapkan. Bahkan kalau memungkinkan, kita langsung dorong ke hunian tetap,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya.

Menko PMK mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Lahan tersebut dinilai memenuhi kriteria karena lokasinya relatif dekat dengan kampung asal warga terdampak, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan sarana dasar seperti air bersih dan listrik.

“Biasanya warga ingin tetap dekat dengan tempat tinggal semula dan mata pencahariannya. Kita wajib mencarikan lokasi yang lebih aman dan layak. Lokasi ini sangat baik dan bisa menjadi salah satu pembangunan huntara paling awal,” jelasnya.

Dari sisi pendanaan, Pratikno memastikan pembangunan huntara telah didukung melalui Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada kesiapan lahan yang harus dipastikan aman dari potensi bencana lanjutan serta mudah diakses oleh fasilitas pendukung.

“Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB pada masa tanggap darurat. Setelah itu, pembangunan hunian tetap akan dilanjutkan oleh kementerian teknis terkait. Yang terpenting sekarang, masyarakat bisa segera keluar dari pengungsian menuju tempat tinggal sementara yang aman,” tegas Pratikno.

Selain memastikan pembangunan huntara berjalan sesuai rencana, Menko PMK juga meninjau perbaikan akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan bagi warga.

Baca juga: Industri Makanan Salurkan 4.000 Karton Biskuit untuk Korban Bencana Banjir Sumatera

Menurut Pratikno, kehadiran negara tidak berhenti pada fase darurat semata, melainkan harus berlanjut hingga proses pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

“Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar bisa bangkit dan menata kehidupan ke depan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Pratikno juga menyaksikan langsung semangat gotong royong antara petugas dan warga di posko pengungsian. Ia menilai kebersamaan dan solidaritas itu menjadi modal sosial penting dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.