Minta Bantuan PBB, DPR Ingatkan Pemprov Aceh Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono minta Pemprov Aceh berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam penanganan bencana.
• Dave menegaskan kerja sama internasional tetap harus dilakukan dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat.
• Hal ini disampaikan Dave setelah Aceh menyurati 2 lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam penanganan bencana.

Hal ini disampaikan Dave setelah Pemprov Aceh menyurati 2 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh.

Dave mengatakan, dirinya memahami langkah Pemprov Aceh tersebut sebagai bentuk inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat terdampak bencana. 

Apalagi, UNDP dan UNICEF memiliki mandat kemanusiaan serta pengalaman panjang dalam membantu wilayah-wilayah yang mengalami bencana.

Namun, Dave menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap harus dilakukan dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat.

"Namun, penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," kata Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Baharkam Polri Kirim 2,1 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Aceh

Dave menegaskan, masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana. 

Komisi I DPR RI, kata dia, menekankan agar seluruh upaya penanganan dan pemulihan diarahkan untuk memastikan kehidupan warga dapat kembali berjalan secara normal, aman, dan berkelanjutan.

Dave menambahkan, Komisi I DPR RI berkomitmen mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi.

"Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional, kami percaya masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih layak," imbuh Dave.

Kabar mengenai permintaan bantuan PBB tersebut sebelumnya disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pada Minggu (14/12/2025).

"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kompas.com. 

Menurut dia, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini," ujarnya.