Korban Tewas Imbas Bencana Sumatra Kini 1.068 Jiwa, 190 Orang Hilang

"Kita tahu secara teknologi, secara kemampuan mungkin di Amerika sendiri bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi karena ada rasa solidaritas, bahkan mungkin ada relawan-relawan yang akan masuk, tetapi mereka disalurkan melalui negaranya untuk membantu mereka-mereka yang akan terdampak," jelasnya.

Oleh karena itu, Hikmahanto menegaskan bahwa bantuan dari negara lain tak seharusnya ditafsirkan seolah-olah Indonesia tidak mampu.

"Jadi tidak harus semata-mata ditafsirkan sebagai seolah-olah kita tidak mampu, tapi karena ada solidaritas yang kemudian memberi kesempatan kepada negara lain kalau dia akan membantu," ucapnya.

Hikmahanto menyebut, Indonesia juga pernah memberikan bantuan kepada negara-negara lain.

"Walaupun kita tahu bahwa negara-negara ini sebenarnya negara-negara yang kuat, tetapi untuk rasa solidaritas itu kita perlu munculkan," terangnya.

Meski begitu, bantuan dari luar negeri bisa saja ditolak jika ternyata ada hal-hal yang bisa menganggu kedaulatan Indonesia.

"Kalau misalnya bantuan-bantuan itu kemudian dijadikan instrumen untuk membuat kita tergantung terus kemudian ada pendiktean-pendiktean dari luar negeri tentu tidak boleh," paparnya.

Prabowo Tolak Bantuan Asing

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku ditelepon kepala negara lain yang ingin memberikan bantuan untuk menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Awalnya, Prabowo mengapresiasi inisiatif para menteri, Panglima TNI, hingga Kapolri dalam menangani bencana yang menewaskan ribuan orang ini.

"Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara lain ingin kirim bantuan, saya bilang, 'Terima kasih concern (perhatian) Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini'," ujar Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, ada pihak yang mendesak agar peristiwa banjir dan longsor di Sumatra ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional.

Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, 3 provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Deni)