Gibran Minta Maaf Atas Nama Pemerintah soal Kekurangan Penanganan Banjir Sumatera

Ringkasan Berita:

• Ribuan warga masih bertahan di pengungsian, listrik padam, logistik terbatas, harapan menipis.
• Kritik LSM dan pakar muncul, pemerintah dinilai lamban, bantuan asing justru ditolak.
• BNPB catat korban jiwa tembus seribu, rumah hancur, fasilitas umum rusak parah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Jakarta menyampaikan duka mendalam sekaligus permintaan maaf atas nama pemerintah terkait masih adanya kekurangan dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Sumatera.

Gibran menegaskan pemerintah akan terus bekerja melakukan penanganan terhadap para korban terdampak. Ia memastikan upaya maksimal diberikan untuk mempercepat pemulihan di lokasi bencana.

“Saya pastikan, pemerintah akan terus memberikan upaya maksimalnya dalam mempercepat dan menyempurnakan penanganan di lapangan,” kata Gibran dalam keterangan pers tertulis, Senin (22/12/2025).

Mantan Wali Kota Surakarta itu menambahkan, pemerintah akan mengedepankan keselamatan warga terdampak.

“Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan infrastruktur, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan warga terdampak,” tandasnya.

Cabai Dipikul ke Pasar

Selasa (16/12/2025), tiga pekan pascabencana banjir bandang dan longsor di Bener Meriah, Aceh, akses jalan utama belum pulih. Ribuan warga terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer dijalan lintas KKA (Bener Meriah–Aceh Utara) untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjual hasil panen.

Kampung Seni Antara menjadi pusat ekonomi darurat, meski warga harus memikul beras, gas, hingga cabai di jalan berlumpur.

“Kalau kami tunggu jalan siap dibersihkan, cabai kami keburu busuk. Satu-satunya cara ya dipikul sampai ke Kampung Seni Antara,” ujar Rian, pemuda setempat, dikutip TribunGayo.com.

Pemerintah daerah bersama TNI AU terus menyalurkan bantuan dan memperbaiki jalan. Bupati Tagore Abubakar menegaskan anggaran HUT ke-22 dialihkan untuk penanganan darurat demi kepentingan masyarakat.

Baca juga: Seskab Teddy dan KSAD Kritik Pemberitaan Bencana Sumatra, AJI: Kontrol Narasi demi Citra Pemerintah

Rumah Hancur, Hidup di Posko

Jumat (12/12/2025), dua minggu pasca banjir dan longsor di Sibolga serta Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, duka masih menyelimuti warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian.

Yustina Jay (45), warga Sibolga Selatan, menjadi salah satu korban yang rumahnya porak-poranda diterjang material longsor, menyisakan lumpur setebal setengah meter di ruang tamu dan kamar. Ia dan suami terpaksa mengungsi ke sekolah bersama warga lain.

“Kalau lihat rumah ini rasanya sedih kali. Tetangga hilang, kami nggak bisa apa-apa. Syukur masih ada posko untuk kami tinggal malam hari,” ucap Yustina penuh haru, dikutip Kompas.com.

Warga Tapanuli Tengah kini menghadapi krisis air bersih, listrik belum stabil, keterbatasan gas, serta harga bahan pokok yang melambung, membuat pasar sepi pembeli.

Bantuan Asing Ditolak

Indonesia dikabarkan menolak bantuan asing untuk korban banjir di Sumatera sekaligus belum menetapkan status bencana nasional.

Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan kebutuhan mendesak warga terdampak.