PAN Buka Peluang Dukung Pilkada Tidak Langsung, Tapi Ada Syaratnya

Ringkasan Berita:

• PAN bersedia mendukung Pilkada tidak langsung melalui DPRD dengan syarat utama adanya kesepakatan bulat antarpartai politik.
• Secara konstitusional, Pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama dimungkinkan.
• Viva Yoga memaparkan pro dan kontra kedua sistem Pilkada.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya bersedia mendukung Pilkada tidak langsung, yakni dipilih melalui DPRD. 

Namun, dukungan itu bukan tanpa syarat.

Menurut Viva Yoga, kesepakatan antarpartai politik menjadi syarat utama.

"Semua parpol harus bulat menerima Pilkada tidak langsung. Dengan begitu, revisi UU Pilkada tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek," ujar Viva Yoga kepada Tribunnews.com melalui keterangannya, Senin (22/12/2025).

Syarat berikutnya adalah tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Setiap pembahasan UU Pilkada, kata Viva Yoga, berpotensi memicu demonstrasi besar secara nasional.

"Tidak menimbulkan pro-kontra tajam di publik – karena setiap pembahasan UU Pilkada berpotensi memicu demonstrasi besar secara nasional," jelas Wakil Menteri Transmigrasi itu.

Dari sisi konstitusi, dia menjelaskan, UUD 1945 tidak secara eksplisit menentukan Pilkada harus langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. 

Yang penting, prosesnya demokratis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis.

Viva Yoga mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menegaskan frasa “dipilih secara demokratis”  merupakan open legal policy yang berada di bawah kewenangan DPR dan pemerintah.

Kajian akademis soal Pilkada langsung versus tidak langsung masih terbagi. 

"Bagi pendukung Pilkada tidak langsung, keuntungannya antara lain lebih efektif dan efisien dari sisi biaya. Kandidat dituntut menyiapkan visi-misinya dengan matang," ujar Viva Yoga.

"Mengurangi potensi konflik SARA, karena faktor primordial tidak menjadi bahan politik. Meminimalkan money politics, meski potensi penyalahgunaan oleh anggota Dewan dan partai tetap ada dan harus diantisipasi aparat hukum."

Sementara pendukung Pilkada langsung, kata dia, berargumen menghargai kedaulatan rakyat, karena masyarakat ikut menentukan langsung pilihannya.

Selain juga memberikan legitimasi politik yang kuat bagi calon terpilih.

"Argumentasi bagi yang setuju Pilkada Langsung, diantaranya menghargai makna kedaulatan rakyat karena melibatkan partisipasi rakyat untuk memilih langsung. Rakyat dapat bebas menentukan pilihannya sendiri," ungkapnya.

"Calon terpilih memperoleh legitimasi politik dari rakyat karena mendapatkan suara langsung dari rakyat. Demokrasi memang mahal. Jika ada ekses negatif, misalnya money politic, maka harus diperbaiki sistem, tata aturan, dan pelaksanaan Pilkadanya."

Wacana Pilkada tidak langsung sendiri belakangan menguat. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan desain baru penyelenggaraan Pilkada melalui DPRD. 

Menurutnya, skema tersebut lebih selaras dengan sistem presidensial yang dianut UUD 1945.

Baca juga: Pengamat Nilai Pilkada Lewat DPRD Hilangkan Legitimasi Publik

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).