Huntara Dikebut 18 Jam Sehari, Negara Berpacu dengan Waktu Pulihkan Korban Banjir Sumatra

Ringkasan Berita:

• Pemerintah kebut pembangunan huntara hingga 18 jam per hari demi percepat pemulihan korban bencana.
• Aceh, Sumut, dan Sumbar berlomba menyiapkan lokasi hunian sementara pascabanjir bandang dan longsor.
• Ratusan ribu rumah rusak, negara dituntut bergerak cepat sebelum warga semakin rentan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Waktu menjadi musuh utama negara pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Demi mencegah penderitaan berkepanjangan bagi para korban, pemerintah mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) dengan pola kerja ekstrem yakni hingga 18 jam per hari.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut percepatan ini sebagai bentuk tanggung jawab negara agar warga terdampak segera memiliki tempat tinggal layak.

“Pembangunan huntara dikerjakan siang dan malam. Kita optimalkan 18 jam waktu kerja per hari agar target dan harapan Presiden bisa segera terealisasi,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers BNPB, Kamis (25/12/2025).

Dikebut Siang-Malam, Tanpa Waktu Tunggu

Pembangunan huntara melibatkan Satgas gabungan TNI, Polri, BNPB, serta berbagai entitas terkait.

Seluruh sumber daya digerakkan untuk memastikan hunian darurat dapat segera ditempati warga yang kehilangan rumah akibat bencana.

Menurut Abdul Muhari, percepatan ini bukan sekadar soal fisik bangunan, tetapi juga upaya memulihkan rasa aman korban yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.

Aceh Paling Banyak Ajukan Huntara

Di Provinsi Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak mengajukan pembangunan huntara.

Daerah tersebut meliputi Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.

Dari seluruh daerah itu, hanya Kabupaten Pidie yang menyatakan membiayai sendiri pembangunan huntara karena jumlah kebutuhan relatif kecil, yakni 12 unit.

Lokasi pembangunan di enam kabupaten—Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen—telah ditetapkan.

Sementara Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.

Baca juga: Momen Menegangkan Gedung Parkir di Koja Ambruk saat Anak-anak Bermain

Sumut dan Sumbar Berpacu Menyusul

Di Sumatera Utara, pembangunan huntara berjalan di empat wilayah, yakni Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.

Sementara di Sumatera Barat, pembangunan berlangsung di lima kabupaten/kota: Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.

Abdul Muhari menyebut progres di Sumatera Barat relatif lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya dan diharapkan menjadi pemicu percepatan di daerah lain.

Bukan Hanya Bangun Hunian, Tapi Pulihkan Alam