Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Naik Perahu Karet Susuri Sungai Tamiang

Ringkasan Berita:

• Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah anggota Satuan Tugas (Satgas) Kuala menyusuri sungai Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menggunakan perahu karet jenis RIB pada Minggu (4/1/2026).'
• Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan sebelumnya Sjafrie juga sempat melakukan peninjauan udara
• Beberapa unsur profesional turut dilibatkan dalam Satgas Kuala termasuk Jhonlin Group 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah anggota Satuan Tugas (Satgas) Kuala menyusuri sungai Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menggunakan perahu karet jenis RIB pada Minggu (4/1/2026).

Sejumlah anggota Satgas yang tampak antara lain Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita selaku Komandan Satgas Kuala.

Tampak juga di atas perahu tersebut Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, Pangdam Iskandar Muda, dan Bupati Aceh Tamiang.

Dalam video yang diterima Tribunnews.com pada Senin (5/1/2025) pohon-pohon kelapa sawit tampak tumbuh di tepian Sungai Tamiang yang dilintasi Sjafrie dan rombongan.

Selain itu tampak pula rumah-rumah semi permanen dengan warga yang berkumpul di sekitarnya. 

Satgas Kuala adalah satuan tugas khusus yang dibentuk oleh   Sjafrie Sjamsoeddin pada Januari 2026 untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir besar di Aceh Tamiang dan wilayah sekitarnya.

Fokus utama Satgas ini adalah normalisasi sungai, pengerukan muara, dan rehabilitasi infrastruktur agar banjir tidak berulang.

Sebelumnya naik pesawat

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan sebelumnya Sjafrie juga sempat melakukan peninjauan udara.

Peninjauan medan sepanjang Sungai Tamiang itu, kata dia, dilakukan hingga batas muara di laut.

"Peninjauan dilakukan guna memperoleh gambaran teknis kondisi sedimentasi, alur sungai, serta menentukan jenis alat berat dan mekanisme pekerjaan yang paling tepat untuk diterapkan di lapangan," kata Rico saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Senin (5/1/2025).

"Peninjauan ini menjadi dasar utama dalam perencanaan teknis operasi Satgas Kuala," imbuhnya.

2 Gugus Tugas Utama Satgas Kuala

Usai peninjauan, Sjafrie memimpin rapat evaluasi.

Dari foto-foto yang diterima Tribunnews.com, rapat tersebut tampak digelar di sebuah ruangan pemerintahan daerah.

Rico menjelaskan rapat itu dihadiri Wakil Panglima TNI selaku Pimpinan Satgas Kuala, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, Bupati Aceh Tamiang, serta unsur terkait lainnya.

Rapat itu kemudian menetapkan pembagian tugas Satgas Kuala ke dalam dua gugus tugas utama: Gugus Tugas Pendalaman Kuala Tamiang dan Gugus Tugas Normalisasi Kuala (pembersihan).

"Dalam rapat disepakati bahwa pergeseran kapal dan peralatan akan dilaksanakan secara bertahap hingga minggu kedua Januari 2026, dengan muara Sungai Tamiang sebagai titik kumpul utama," kata Rico.

"Selanjutnya, awal pelaksanaan tugas Satgas Kuala direncanakan dimulai pada awal Februari 2026, seiring dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah berjalan," lanjutnya.

Ia menjelaskan untuk mendukung kelancaran operasi, dukungan logistik disiapkan oleh Kementerian Pertahanan, termasuk pemanfaatan fasilitas pendukung yang diperlukan seperti speed boat dan hovercraft. 

Gugus Tugas Normalisasi, kata dia, juga akan dilengkapi dengan peralatan penjernih air guna membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara.

Aspek pendukung lain yang juga menjadi perhatian antara lain pengurusan administrasi lingkungan yang dikoordinasikan oleh Mabes TNI.

Selain itu juga penyelenggaraan perawatan kesehatan mandiri bagi personel Satgas Kuala selama pelaksanaan tugas di lapangan.

"Kendali operasi Satgas Kuala akan dilaksanakan dari Kapal Markas Kementerian Pertahanan yang dikawal oleh KRI, dengan koordinasi erat bersama pemerintah daerah kabupaten serta instansi terkait lainnya," kata Rico.

"Setiap gugus tugas juga diwajibkan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan secara rinci, sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ungkap dia.

Satgas Kuala, kata dia, akan melibatkan sekitar 200 personel.

Satgas itu dipimpin oleh Wakil Panglima TNI sebagai Komandan Satgas.

Beberapa unsur profesional turut dilibatkan, termasuk Jhonlin Group sebagai bagian dari Satgas Kuala.

"Pembentukan dan pelaksanaan Satgas Kuala diharapkan tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai dan muara," kata Rico.

"Tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat, khususnya bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas sungai dan kawasan pesisir Muara Tamiang," pungkasnya.

Kerusakan DAS Sungai Tamiang

Dilansir dari Serambinews.com, berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Krueng Aceh, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh Tamiang sudah mencapai 110.830 hektare pada tahun 2025.

Kerusakan itu terbagi dalam tiga kategori: sangat kritis 4.892 hektare, kritis 7.118 hektare, dan agak kritis 98.820 hektare.

Selain itu, BPDAS juga menyebut hamparan DAS yang berpotensi kritis mencapai 58.423 hektare, sedangkan lahan tidak kritis hanya tersedia 42.623 hektare.

"Kalau bicara DAS, tentunya yang terbayang ancaman banjir. Karena memang dampak banjir-banjir terdahulu, DAS kita banyak yang abrasi," kata Kadis Lingkungan Hidup Aceh Tamiang, Syurya Luthfi pada Minggu (25/5/2025) dikutip dari Serambinews.com.

Kondisi DAS Dinilai Punya Andil Atas Bencana

Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) sempat menyoroti kondisi di sekitar DAS Tamiang.

Dilansir dari Serambinews.com, mereka juga sangat prihatin atas perambahan hutan di Aceh Tamiang yang dilakukan sejak lama dan terang-terangan.

Direktur Eksekutif LembAHtari Sayed Zainal memandang perambahan hutan di Aceh Tamiang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat parah. 

"Coba lihat sekarang pesisir kita, persis di pinggir muara yang merupakan kawasan hutan sudah dijadikan kebun kelapa sawit. Ini sungguh luar biasa parahnya," kata Sayed Zainal, Senin (22/12/2025).

Belum lagi, lanjut dia, daerah aliran sungai (DAS) yang juga sudah tidak alami karena dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Padahal, dari total luas DAS seluas 459.800 hektare umumnya berada di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

"Kondisi hutan Aceh Tamiang kritis, data terakhir 2018 hutan Aceh Tamiang hanya tersisa 46 ribu hektare," kata dia.

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memandang bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu turut disebabkan kondisi wilayah DAS besar yang hulu-nya berada di bentang hutan Bukit Barisan. 

Berdasarkan data yang diungkap WALHI di laman resminya pada 2 Desember 2025, di Aceh terdapat 20 DAS kritis.

Sejak 2016 sampai 2022, WALHI mencatat, 43 persen dari DAS Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824 Ha mengalami kehilangan tutupan hutan, di mana saat ini tersisa 30.568 Ha. 

Kemudian DAS Singkil sebagaimana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 memiliki luas 1.241.775 hektar, sisa tutupan hutannya pada 2022 hanya 421.531 hektar. 

WALHI memandang artinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi degradasi tutupan hutan di DAS Singkil seluas 820,243 hektar atau 66 persen. 

Selain itu, DAS Jambo Aye yang luas awalnya 479.451 hektar, kerusakannya mencapai 44,71 persen.

"Lalu DAS Peusangan yang luasnya 245.323 kerusakan 75,04 persen, DAS Krueng Tripa dari total luas 313.799 kerusakan 42,42 persen. DAS Tamiang dari luas 494.988 kerusakan 36,45 persen," kata WALHI.

CAPTION: Menteri Pertahanan - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah anggota Satuan Tugas (Satgas) Kuala menyusuri sungai Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menggunakan perahu jenis RIB pada Minggu (4/1/2026). Tampak tepian sungai ditumbuhi pohon-pohon kelapa sawit. (Tangkapan Layar Video Biro Infohan Setjen Kemhan)]