Tolak Keras Wacana Pilkada via DPRD, Ahok: Dulu Ada Anggota DPRD Langsung Beli Mobil setelah Pilkada

Ringkasan Berita:

• Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar praktik kecurangan yang pernah ia saksikan dalam mekanisme Pilkada via DPRD zaman dulu.
• Menurutnya, para anggota DPRD yang akan memilih calon kepala daerah sudah mendapat instruksi tentang siapa yang harus dipilih.
• Selain itu, ada praktik politik uang (money politics) dalam mekanisme Pilkada via DPRD.
• Oleh karena itu, Ahok terang-terangan mengkritik wacana Pilkada melalui DPRD yang belakangan ini mengemuka.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar praktik kecurangan yang pernah ia saksikan saat mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ahok sendiri sudah mengungkap, wacana Pilkada melalui DPRD adalah alasan dirinya keluar dari partai politik.

"Dulu aku keluar dari partai politik gara-gara itu. Sudah tahulah ya," kata Ahok, dalam podcast/siniar yang diunggah di kanal YouTube CURHAT Bang Denny Sumargo, Rabu (7/1/2026).

Pada 10 September 2014 atau lebih dari 12 tahun lalu, Ahok memutuskan keluar dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) yang sebelumnya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mendukung dirinya menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012.

Saat itu, Ahok menjelaskan alasan di balik keputusan ini adalah tidak lagi sejalan dengan Partai Gerindra yang sangat mendukung Revisi UU Pemilihan Umum/Kepala Daerah (Pemilukada) yang dipilih langsung oleh DPRD.

Kemudian, Ahok mengaku tahu betul bagaimana praktik yang diterapkan partai politik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau yang dilakukan lewat DPRD.

Ahok yang juga pernah menjadi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkap, para anggota DPRD yang akan memilih calon kepala daerah sudah mendapat instruksi masing-masing, siapa yang akan dipilih di pemilihan kepala daerah.

Hal ini Ahok ketahui ketika sering membantu ayahnya, mendiang pengusaha Bangka Belitung, Indra Tjahaja Purnama.

"Saya dari sekolah kan, banyak bantu bapak saya. Jadi, dulu ketua-ketua partai besar itu pasti kumpulnya di rumah Bapak saya," ujar mantan suami Veronica Tan itu.

"Makanya, saya tahu persis dulu misalnya dari tiga partai, pemilihan bupati misalnya, partai berkuasa itu bisa kumpulin ketua partai yang kesannya berantem di lapangan itu diatur tuh, pilih siapa, pilih siapa."

"Mungkin orang masih ingat, pernah kejadian dulu di Provinsi Riau yang Imam Munandar, atau apa, tentara juga, dan pemilihan tiba-tiba kok suara dia suara sebelum [Pilkada], sudah dipanggil nih, 'eh lu pilih ini ya, pilih ini ya,' gitu diatur kan."

Baca juga: Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ahok: Itu Alasan Aku Dulu Keluar dari Partai, Mengambil Hak Rakyat

"Terbukti, ada kasus di Kepulauan Riau dulu."

"Saya enggak tahu bisa dilacak enggak ya, koran-koran yang lama, harusnya bisa, keluar itu Imam Munandar kalau enggak salah, tiba-tiba dia dapat suaranya lebih atau apa gitu loh, bisa menang atau apa, saya lupa."

Kemudian, Ahok menerangkan, jika ada anggota DPRD yang tidak mengikuti perintah untuk memilih kandidat tertentu, maka akan dilacak.

Bahkan, saat proses pemilihan, sudah ada tanda tertentu untuk mengetahui, apakah anggota DPRD memilih sesuai yang sudah diinstruksikan.