PDIP Tegaskan sebagai Penyeimbang Pemerintahan Prabowo: Demokrasi Butuh Kontrol

Ringkasan Berita:

• Rakernas PDIP 2026 soroti bahaya pemusatan kekuasaan negara
• Megawati: Politik harus kembali jadi politik moral
• Muhaimin: Prabowo tawarkan koalisi permanen, persatuan jadi kunci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, menegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri memilih jalur politik sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini diambil demi memastikan demokrasi tetap berjalan pada relnya.

Keputusan tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab ideologis untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Jamaluddin saat membacakan rekomendasi eksternal Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).

“Rakernas Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” ujar Jamaluddin.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato politiknya di pembukaan Rakernas menekankan pentingnya mengembalikan politik pada nilai moral dan pengabdian.

“Politik harus kembali menjadi politik moral, politik gotong royong, politik pengabdian. Jadikan setiap langkah politik kita sebagai tanggung jawab sejarah,” tegas Megawati, Sabtu (10/1/2026).

Bahaya Pemusatan Kekuasaan

Jamaluddin mengatakan, kualitas demokrasi Indonesia saat ini membutuhkan pengawasan yang kritis dan efektif. 

Menurutnya, peran penyeimbang yang diambil PDIP bukan sekadar oposisi tanpa dasar, melainkan upaya pelembagaan demokrasi agar setiap kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) yang kritis dan efektif,” ujar Jamaluddin.

Ia menambahkan, fungsi itu harus dijalankan melalui pelembagaan partai politik, perlakuan setara bagi seluruh partai, reformasi hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak warga negara.

Baca juga: Prabowo Kaget Gubernur Kaltim dan Wali Kota Balikpapan Kakak-Adik: Gak Apa-apa, Asal Dipilih Benar

Parlemen Dikuasai Pendukung Prabowo

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, yang diusung sejumlah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pada Pemilu Legislatif 2024, PDIP meraih suara tertinggi dan keluar sebagai pemenang. Namun, mayoritas partai lain memilih bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN.

Dengan konfigurasi tersebut, parlemen kini dikuasai oleh pendukung pemerintahan Prabowo–Gibran.

Dari delapan partai politik yang lolos ke DPR RI, hanya PDIP yang berada di luar pemerintahan, menjadikannya satu-satunya partai oposisi sekaligus penyeimbang jalannya demokrasi di parlemen.

Kunci Stabilitas Pemerintahan

Di sisi lain, pemerintah dan koalisi KIM Plus menilai bergabungnya banyak partai sebagai bentuk kerja sama politik untuk memastikan stabilitas pemerintahan hingga 2029.