Rakernas PDIP Singgung Penculikan Presiden Venezuela hingga Tolak Dominasi Asing

Ringkasan Berita:

• PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi mengeluarkan sikap terkait kedaulatan dan dinamika geopolitik global
• Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham membacakan sikap partainya
• PDIP dalam sikap politik eksternal berkomitmen penuh menjaga kedaulatan Indonesia dari segala bentuk tekanan dan dominasi kekuatan asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi mengeluarkan sikap terkait kedaulatan dan dinamika geopolitik global dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham membacakan sikap partainya.

Baca juga: Megawati Digandeng Putri Puan Maharani Hadiri Puncak Rakernas PDIP di Ancol

PDIP dalam sikap politik eksternal berkomitmen penuh menjaga kedaulatan Indonesia dari segala bentuk tekanan dan dominasi kekuatan asing.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menganggap kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional. 

Baca juga: Rakernas PDI Perjuangan 2026 Soroti Delapan Tantangan Fundamental Bangsa

"Rakernas Partai menegaskan sikap politik PDI Perjuangan untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional," kata dia membacakan rekomendasi Rakernas, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Selain itu, PDIP dalam poin sikap politik eksternal menyoroti pelanggaran kedaulatan negara merdeka di kancah internasional dengan menyinggung peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh otoritas AS.

"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara Merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro," lanjut Jamaluddin.

PDIP merasa tindakan intervensi AS merendahkan muruah PBB dan Dasa Sila Bandung dan bertentangan dengan hukum internasional.

"Selain merendahkan marwah PBB, bertentangan dengan Hukum Internasional dan Dasa Sila Bandung. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan," demikian Jamaluddin membacakan skiap PDIP. 

Selan itu, PDIP dalam sikapnya mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, san peternak untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Pemerintah wajib mengembangkan riset dan inovasi bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, perlindungan harga pokok produk pangan rakyat, dan jaminan perlindungan lahan pertanian produktif serta melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rakyat," jelas Jamaluddin membacakan sikap politik PDIP.

Baca juga: Momen Akrab Megawati Gandeng Prananda-Puan Berfoto Bareng Awak Media di Rakernas PDIP

Presiden Venezuela Nicolás Maduro dilaporkan diculik oleh pasukan Amerika Serikat pada 3 Januari 2026, sebuah operasi militer yang memicu kontroversi internasional dan kecaman luas.

Kronologi Penculikan

• Operasi militer AS: Pasukan elite Delta Force menyerbu kediaman Maduro di Caracas pada dini hari, menyeret Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dari kamar tidur mereka.
• Serangan udara: Penangkapan dilakukan bersamaan dengan serangan udara di ibu kota Venezuela.
• Latar belakang politik: Rencana penggulingan Maduro sudah berhembus sejak masa kepresidenan Donald Trump periode pertama.

Dampak dan Kontroversi

• Ketegangan internasional: Penangkapan ini dikhawatirkan memicu eskalasi konflik global, terutama antara AS dan negara-negara yang menentang intervensi militer.
• Kedaulatan negara: Banyak pihak menilai tindakan ini sebagai ancaman serius terhadap prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.
• Nasib Venezuela: Pertanyaan besar muncul mengenai siapa yang akan memimpin Venezuela setelah Maduro ditangkap.