Wakapolri Ungkap Peta Korban TPPO, Perlihatkan Pusat Eksploitasi Ada di Beberapa Negara Asia

Ringkasan Berita:

• Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memaparkan peta korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) periode 2020–2023. 
• Hasil analisis menunjukkan: Pusat eksploitasi utama berada di Kamboja dan Filipina. Sementara simpul transit korban berada di Thailand, Laos, dan Myanmar, sedangkan titik perlintasan domestik ada di Sumatera Utara.
• Kasus TPPO terbagi dalam dua klaster perlintasan: Darat → jalur melalui Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Sedangkan Maritim mencakup Indonesia & Filipina.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan peta korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) periode 2020-2023, menunjukkan adanya pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di beberapa negara Asia. 

Negara tersebut adalah Kamboja dan Filipina, dengan simpul transit berada di Thailand, Laos, dan Myanmar. Sementara titik perlintasan domestik berada di Sumatera Utara.

"Dalam simpul korban perdagangan manusia, warga Indonesia, tahun 2020 sampai tahun 2023, bahwa peta korban warga Indonesia di kawasan Asia dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, kemudian Filipina, dengan simpul transitnya berada di Thailand, Laos, dan Myanmar," kata Dedi dalam acara Bedah Buku 'Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO' di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). 

Dedi mengungkap kasus TPPO ini terbagi dalam dua klaster perlintasan, darat dan maritim. Perlintasan klaster darat kerap menggunakan jalur negara Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Sementara klaster maritim mencakup Indonesia dan Filipina. Namun ada perbedaan pola yang terjadi di klaster maritim. Ini dikarenakan Indonesia dan Filipina adalah negara kepulauan yang punya garis pantai sangat luas. 

Garis pantai yang luas dan panjang ini membuat semakin banyaknya akses - akses jalur ilegal. 

"Di sana adalah negara-negara pulau yang memiliki garis pantai yang sangat luas, kemudian pintu masuknya yang sangat banyak," katanya.

Berkenaan dengan luasnya pintu - pintu ilegal perlintasan yang dimanfaatkan oleh pelaku TPPO menjerat korbannya, Polri akan menambah jumlah Direktorat Reserse Pidana Perempuan dan Anak - Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat Polda jajaran.

Wilayah Polda yang akan ditambah direktorat baru ini adalah Polda Kepulauan Riau, Polda Kalimantan Utara, Polda Banten, Polda Bali dan Polda Maluku Utara. 

Rencana ini kata Dedi, juga sudah didiskusikan dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

"Ada beberapa Polda yang belum, kami sudah diskusi dengan Wamen (P2MI), ada tambahan nanti untuk Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, kemudian Bali, Banten, kemudian Maluku Utara," kata Dedi.

Eks Kapolda Kalimantan Tengah ini menyebut perluasan cakupan direktorat baru ini diharapkan dapat memitigasi kejadian kejahatan perdagangan orang secara lebih merata.

Berdasarkan data Bareskrim Polri, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang tahun 2019-2023 mencapai 2.265 korban. 

Dari angka tersebut, 51 persen adalah perempuan, 47 persen menyasar anak-anak, dan 3 persen laki - laki. Data ini mencerminkan bahwa 98 persen kasus TPPO memang menyasar perempuan dan anak. 

Polri Bentuk Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres

Polri bersama sejumlah kementerian terkait meluncurkan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) pada 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia. 

Peluncuran direktorat baru ini dilakukan di Aula lt.9 Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Turut hadir Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Dari kementerian terkait, hadir Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, dan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

"Hari ini kita launching 11 Polda dan 22 Polres untuk dibentuk Direktorat PPA dan PPO tingkat Polda dan Polres," kata Kapolri dalam konferensi pers. 

Kapolri berharap pembentukan Dit PPA dan PPO dapat menuntaskan permasalahan kasus tersebut, termasuk fenomena puncak gunung es atau hanya sebagian kecil perkara yang terungkap. 

Ia mengatakan selama ini banyak terjadi di lapangan para korban tidak berani melaporkan peristiwa tindak pidana yang mereka alami. 

Kondisi ini tak lepas dari efek tindak pidana yang menimbulkan traumatik bagi korbannya. Terlebih para korban juga melihat peristiwa yang dia alami sebagai sebuah aib pribadi.

Namun selama satu tahun penuh Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangkitkan keberanian dari para korban untuk melapor. 

Kapolri memastikan semua pelapor akan terlindungi baik identitas maupun tindak ancaman dari pelakunya. 

"Tadi kita sampaikan bahwa selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban, untuk betul-betul meyakini bahwa pada saat melapor mereka terlindungi," katanya.

Berikut daftar 11 Polda dan 22 Polres yang dikukuhkan Ditres-Satres PPA dan PPO:

1. Polda Metro Jaya

- Polres Metro Jakarta Barat

- Polres Metro Jakarta Timur

- Polres Metro Jakarta Utara

- Polres Metro Jakarta Pusat

- Polres Metro Bekasi Kota

2. Polda Jawa Timur

- Polrestabes Surabaya

- Polresta Sidoarjo

- Polres Malang

- Polres Probolinggo Kota

- Polres Batu

3. Polda Sumatera Selatan

- Polres Lahat

- Polres Ogan Komering Ulu

- Polres Musi Rawas Utara

- Polres Ogan Ilir

4. Polda Jawa Barat

- Polres Karawang

- Polres Bogor

5. Polda Jawa Tengah

- Polrestabes Semarang

- Polresta Banyumas

- Polresta Surakarta

- Polresta Cilacap

- Polres Magelang Kota

6. Polda Sumatera Utara

- Polres Tanah Karo

7. Polda Sulawesi Selatan

8. Polda Kalimantan Barat

9. Polda NTB

10. Polda NTT

11. Polda Sulawesi Utara