Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Berpotensi Jadi Pintu Masuk Prabowo Reshuffle Kabinet

Ringkasan Berita:

• Kekosongan kursi Wamenkeu usai Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur BI dinilai berpotensi menjadi pintu masuk perombakan atau reshuffle ke kementerian lain.
• Meski bermula dari satu jabatan, dinamika politik sering kali membuat perubahan personalia merembet lebih luas.
• Apakah reshuffle akan merembet atau tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekosongan kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) usai Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, dinilai berpotensi menjadi pintu masuk perombakan atau reshuffle ke kementerian lain. 

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, meski bermula dari satu jabatan, dinamika politik sering kali membuat perubahan personalia merembet lebih luas.

Baca juga: Sugiono Diisukan Kena Reshuffle, padahal Tak Masuk Menteri Berkinerja Buruk, Sejajar dengan Purbaya

"Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain," kata Arifki kepada wartawan Rabu (28/1/2026).

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menilai, posisi Wamenkeu berada di sektor strategis, sehingga kekosongannya mudah berkembang menjadi sinyal bahwa presiden sedang membaca ulang efektivitas kabinet. 

Menurut Arifki, hal tersebut yang membuat isu reshuffle lain mulai beredar.

"Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekalian melakukan penyelarasan di kementerian lain," katanya.

Arifki menilai, apakah reshuffle akan merembet atau tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, jika presiden memilih langkah minimal, penggantian bisa berhenti di level wakil menteri. 

Baca juga: Menkomdigi Meutya Hafid Bungkam Ditanya Soal Reshuffle, Hanya Tersenyum

Namun jika presiden menilai ada sektor lain yang perlu diperkuat, reshuffle menteri lain menjadi opsi yang rasional.

"Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos," ujarnya.

Arifki menambahkan, tahun 2026 membuat isu ini semakin sensitif karena kabinet mulai memasuki fase pembuktian. 

Dalam fase tersebut, toleransi terhadap kinerja yang tidak optimal cenderung menurun.

"Di tahun pembuktian, satu masalah jarang diperlakukan sebagai masalah tunggal. Biasanya dibaca sebagai bagian dari gambaran besar," ucapnya.