Dirjen AHU Tegaskan Sikap Negara Soal Konflik Pakerin Diambil atas Dasar Hukum Sah dan Tak Memihak
Menindaklanjuti putusan itu, Kementerian Hukum menerbitkan SK pembatalan pada 14 Maret 2023.
Tayang:
Penulis:
Wahyu Aji
Editor:
Muhammad Zulfikar
HO/IST
SENGKETA AHLI WARIS - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, dalam konferensi Pers di Jakarta Kamis (28/1/2026).
"Selama masih ada lebih dari satu klaim kepengurusan yang sama-sama dibawa ke ranah hukum, negara tidak boleh mengesahkan salah satunya," jelasnya.
"Penyelesaian internal dan kepastian hukum adalah kunci dan saya sampaikan Kementerian Hukum akan terus mendorong dialog dan penyelesaian yang adil, agar kepastian hukum tercapai dan hak-hak pekerja dapat dipulihkan secara berkelanjutan," pungkasnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/dirjen-ahu-sengketaaa.jpg)