Bappenas dan Prasasti Soroti Kondisi Pertumbuhan Ekonomi, Tekankan Pentingnya Infrastruktur Sosial

Bappenas dan Prasasti Soroti Kondisi Pertumbuhan Ekonomi RI, Tekankan Pentingnya Infrastruktur Sosial

Ringkasan Berita:

• Burhanuddin Abdullah menyoroti fenomena ekonomi Indonesia yang menunjukkan gejala inersia yang kuat
• Tingginya biaya koordinasi dan budaya birokrasi yang cenderung menghindari risiko membuat dunia usaha enggan berkembang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudi, dan Board of Advisor Lembaga Riset Prasasti, Burhanuddin Abdullah, secara tegas menyatakan perekonomian Indonesia terjebak dalam kondisi inersia atau stagnasi yang sulit mendorong pertumbuhan ke level lebih tinggi.

Pernyataan ini disampaikan dalam Prasasti Economic Forum 2026 yang mengangkat tema “Navigating Indonesia’s Next Chapter” di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Baca juga: Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy: Negara Maju Kini Berkiblat ke Indonesia

Prasasti Institute merujuk pada Prasasti Center for Policy Studies, sebuah lembaga think tank baru di Indonesia yang resmi diluncurkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta.

Lembaga ini berfokus pada riset kebijakan publik, dialog strategis, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.

Dalam sambutannya, Burhanuddin Abdullah menyoroti fenomena ekonomi Indonesia yang menunjukkan gejala inersia yang kuat.

"Karena dipicu oleh banyak faktor antara lain faktor birokrasi hingga psikologis," ujarnya.

Menurut dia, tingginya biaya koordinasi dan budaya birokrasi yang cenderung menghindari risiko membuat dunia usaha enggan berkembang, sehingga pertumbuhan agregat terhambat di kisaran 5 persen, sebuah angka yang dinilai tidak cukup untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi.

Untuk keluar dari jebakan ini, Burhanuddin menyebut perlunya langkah strategis, termasuk penindakan tegas pada pelanggaran hukum, reorientasi skala prioritas, dan peningkatan kredibilitas kelembagaan.

Terkait penegakan hukum, ia menekankan hal tersebut bagian dari memberikan rasa kepastian selama menjunjung tinggi rasa keadilan dan dijauhkan dari unsur kriminalisasi.

Ia berharap upaya penegakan hukum tidak membuat para pembuat kebijakan atau para birokrat menjadi takut dalam mengambil risiko atau cenderung main aman.

Ketidakberanian mengambil risiko justru akan menghambat kreativitas dan inovasi yang mempengaruhi upaya melakukan percepatan (akselerasi) dalam mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi.  

Senada dengan Burhanuddin, Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengakui Indonesia memang sedang berada dalam kondisi middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Meski demikian, ia optimistis Indonesia dapat kembali ke masa pertumbuhan tinggi seperti era sebelumnya, karena fondasi dan kemampuan itu pernah dimiliki.

“Kita pernah merancang pertumbuhan ekonomi tinggi dengan baik dan benar. Kita pernah melakukan investasi, ekspor, dan industrialisasi yang benar,” katanya.

Namun, Pambudi mengingatkan bahwa pondasi untuk melompat keluar dari jebakan tersebut harus kokoh. Lompatan tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik, tetapi terutama infrastruktur sosial dan manusia.