Gelar Rakor, Kemendagri Dorong Akurasi Data Wilayah sebagai Dasar Program Koperasi Merah Putih

Ringkasan Berita:

• Ditjen Bina Adwil menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Kewilayahan
• Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketersediaan data wilayah yang akurat 
• Rakor ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Toponimi, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Kewilayahan pada beberapa waktu lalu. 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketersediaan data wilayah yang akurat sebagai dasar penting untuk menjalankan Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.

Rakor ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD, serta perwakilan pemerintah daerah dari 38 provinsi.

Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas sinkronisasi dan pembaruan data terkait:

• Toponimi (nama rupa bumi) agar penamaan wilayah lebih seragam,
• Batas daerah untuk memperjelas batas administrasi antardaerah,
• Pulau, terutama pendataan pulau kecil terluar,
• Kode WAP (Wilayah Administrasi Pemerintahan) sebagai kunci integrasi data wilayah.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA menegaskan bahwa data wilayah yang jelas dan terverifikasi sangat penting untuk mendukung program Koperasi Merah Putih.

“Identitas wilayah yang akurat menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program di tingkat kecamatan,” ujar Safrizal dikutip Selasa (2/12/2025).

Hasil Rakor

Rapat ini menghasilkan sejumlah komitmen bersama, antara lain:

• Mempercepat validasi data toponimi dan batas daerah yang masih belum tuntas.
• Mengoptimalkan teknologi, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), agar data wilayah mudah diakses pemerintah daerah.
• Memperkuat sinergi antarlembaga untuk mengintegrasikan data wilayah dengan data kependudukan dan data sektoral lainnya.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, menutup kegiatan dengan menekankan pentingnya kerja sama pusat dan daerah dalam mendukung program Koperasi Merah Putih. 

Ia menyebutkan bahwa kejelasan batas daerah, data toponimi, dan kode wilayah akan membantu memastikan lokasi koperasi desa ditetapkan secara tepat dan berkelanjutan.