Akademisi: Tragedi Anak SD di NTT Bukti Pendidikan Gratis Belum Sepenuhnya Gratis

Ringkasan Berita:

• Tragedi meninggalnya anak SD di NTT menyoroti persoalan biaya tersembunyi pendidikan yang membebani keluarga miskin ekstrem.
• Pakar menilai pendidikan gratis masih menyisakan biaya alat tulis, seragam, hingga konsumsi yang berdampak psikologis pada anak.
• Program Sekolah Rakyat dinilai mampu menjawab masalah dengan menanggung seluruh kebutuhan siswa secara komprehensif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tragedi meninggalnya seorang anak sekolah dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ramai diperbincangkan di media sosial kembali membuka diskusi tentang persoalan mendasar dalam akses pendidikan di Indonesia.

Di balik narasi soal ketiadaan pulpen dan buku tulis, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia dan dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Rif’an menilai peristiwa tersebut mencerminkan adanya biaya tak terlihat (hidden cost) pendidikan yang masih membebani keluarga miskin ekstrem.

Ali menegaskan bahwa pendidikan dasar kerap disebut gratis, namun dalam praktiknya masih menyisakan berbagai biaya tidak langsung yang harus ditanggung keluarga.

Baca juga: Buntut Kasus Bocah SD di NTT Akhiri Hidup Imbas Tak Punya Buku & Pena, DPR Akan Panggil Mendikdasmen

 “Alat tulis, tas, seragam, sepatu, hingga kebutuhan makan sebelum berangkat sekolah merupakan pengeluaran nyata bagi keluarga miskin ekstrem,” ujar Ali dikutip Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, kebijakan pendidikan selama ini terlalu berfokus pada pembiayaan sekolah formal, sementara kebutuhan pendukung yang justru menentukan keberlanjutan pendidikan anak sering dianggap sebagai urusan rumah tangga.

Asumsi tersebut menjadi problematik ketika diterapkan pada keluarga yang hidup di batas subsistensi.

“Bagi kelompok miskin ekstrem, satu buku tulis atau satu pulpen bukan sekadar alat belajar, melainkan simbol keterbatasan struktural yang terus mereka hadapi,” lanjutnya.

Ali menilai, tragedi di NTT memperlihatkan bagaimana biaya tak terlihat ini dapat berakumulasi menjadi tekanan sosial dan psikologis, terutama pada anak-anak. Rasa tertinggal dari teman sebaya, malu karena tidak memiliki perlengkapan sekolah, hingga kesadaran akan keterbatasan orang tua, kerap tidak terdeteksi oleh sistem pendidikan formal.

Ali menyebut kondisi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan pendidikan universal yang mengasumsikan kapasitas minimum yang sama pada semua keluarga. Padahal, terdapat kelompok miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi afirmatif dan komprehensif.

Ia menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai contoh kebijakan yang dirancang untuk menjawab persoalan tersebut.

Program ini tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menanggung seluruh kebutuhan peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama, mulai dari perlengkapan belajar hingga konsumsi harian.

“Dengan menghilangkan biaya tak terlihat pendidikan, negara tidak hanya memastikan akses sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” jelas Ali.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan kebijakan saja tidak cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi program sampai kepada keluarga sasaran dan mekanisme seleksi berjalan sensitif terhadap kondisi lapangan.

Banyak kebijakan afirmatif, menurutnya, gagal menjangkau kelompok paling rentan bukan karena desainnya keliru, melainkan karena informasi tidak sampai.