Draf Laporan Tim Reformasi Polri Rampung, Tinggal Dikirim ke Presiden Prabowo

Ringkasan Berita:

• Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan laporan hasil kerja mereka telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 
• Draf laporan tersebut berisi catatan dan rekomendasi untuk perbaikan institusi Polri, yang disusun berdasarkan masukan dari masyarakat selama hampir tiga bulan sejak komisi dibentuk pada November 2025.
• Jimly menuturkan, derasnya masukan publik menunjukkan tingginya kepedulian terhadap agenda reformasi Polri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan telah rampung menyusun laporan dan siap untuk diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

"Sudah, tinggal tunggu waktu untuk diterima presiden," ungkapnya.

Draf Laporan tersebut berisi soal catatan yang dikumpulkan tim reformasi sebagai rekomendasi kepada presiden untuk perbaikan institusi Korps Bhayangkara.

Dalam draft itu tertuang masukan dari sejumlah elemen masyarakat selama hampir tiga bulan sejak dibentuk pada November 2025.

Prof Jimly menuturkan derasnya masukan dari masyarakat menandakan tingginya kepedulian publik terhadap agenda reformasi Polri.

Menurutnya ada ratusan kelompok yang berkirim surat memberikan masukan.

“Ada kira-kira lebih dari 100 kelompok yang bersurat. Untuk audiensi, untuk memberi masukan. Banyak sekali orang yang punya kepedulian. Ini bagus untuk kita buka ruang partisipasi publik yang bermakna,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh surat dan masukan yang masuk sedang dipetakan oleh sekretariat tim. 

Lalu dibedakan mana isu yang menyangkut perubahan kebijakan jangka panjang, dan mana yang berupa persoalan operasional yang bisa langsung direkomendasikan ke Kapolri.

“Ada dua macam. Yang sifatnya ke depan memerlukan policy reform itu satu kelompok. Yang kedua yang operasional kasus. Kalau memang itu masuk akal dan memang baik, kita rekomendasikan kepada Kapolri langsung dikerjain,” katanya.

Ia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan sikap responsif terhadap masukan publik dan rekomendasi tim.

“Sikapnya adaptif dan responsif, terbuka untuk menerima masukan-masukan yang bisa langsung dioperasionalkan, langsung dikerjakan saja,” ujarnya.

Jimly juga sempat menanggapi kritik kelompok masyarakat sipil yang meminta KUHP yang baru disahkan segera direvisi. 

Ia menegaskan mekanisme yang benar adalah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).