Golkar Soroti Rencana Pembangunan Gedung MUI 40 Lantai di HI

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meminta publik melihat rencana pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)
• Idrus  merespons kritik publik yang viral di media sosial.
• Gedung setinggi 40 lantai itu sebelumnya dijanjikan akan dibangun oleh Prabowo di kawasan elite Bundaran HI Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meminta publik melihat rencana pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, secara utuh dan tidak parsial. 

Hal itu disampaikan Idrus dalam merespons kritik publik yang viral di media sosial.

Idrus menilai kritik yang muncul sebagai masukan yang sah dan patut dihargai. 

Namun ia mengingatkan agar publik tidak mencampuradukkan antara tataran kebijakan nasional dengan persoalan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional,” kata Idrus, kepada wartawan Selasa (10/2/2026).

Idrus  Marham mantan terpidana kasus suap yang pernah menjalani hukuman dua tahun penjara ini mengatakan kritik publik dinilai perlu diarahkan pula untuk mendorong perbaikan koordinasi dan pengawasan di level pelaksana, bukan semata-mata menyalahkan presiden.

“Presiden sudah mengambil kebijakan: pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah tertuang dalam Asta Cita. Sekarang bagaimana pelaksanaannya di bawah, itu yang harus dibenahi,” ujar Menteri Sosial di era Presiden Jokowi ini.

Tak Korban Kesejahteraan Rakyat

Terkait rencana pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI, Idrus menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat. 

Ia menilai, penguatan lembaga keagamaan memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.

Namun, Idrus menilai kritik masyarakat yang disampaikan melalui media sosial tetap penting sebagai alarm sosial bagi pemerintah. 

Dia menyebut masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi Presiden untuk menegur dan mengingatkan para pelaksana teknis di lapangan.

“Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang bagus. Tapi harus ditempatkan secara proporsional, agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” tandasnya.

Idrus menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilihat secara parsial. 

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar dilaksanakan dan manfaatnya dirasakan hingga ke daerah paling tertinggal.

Adapun kritik terhadap rencana pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI sebelumnya muncul melalui video TikTok akun Anton R, yang menyoroti kontras antara rencana pembangunan gedung lembaga Islam di pusat Jakarta dengan kondisi kemiskinan, stunting, serta buruknya infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).