KPK Buru Perusahaan Forwarder Lain yang Diduga Ikut 'Sawer' Pejabat Bea Cukai

Ringkasan Berita:

• KPK membidik perusahaan jasa pengurusan transportasi lain yang diduga kuat turut memberikan uang pelicin kepada oknum pejabat Bea Cukai.
• KPK telah mengantongi indikasi adanya keterlibatan perusahaan forwarder selain PT Blueray yang melakukan praktik serupa.
• KPK meyakini bahwa aliran suap tersebut bermuara pada oknum pejabat yang sama.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan berhenti pada PT Blueray (PT BR) saja. 

Lembaga antirasuah kini tengah membidik perusahaan jasa pengurusan transportasi (forwarder) lain yang diduga kuat turut memberikan uang pelicin kepada oknum pejabat Bea Cukai.

Baca juga: Poin-poin Pernyataan Menkeu Purbaya Respons OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai oleh KPK

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan pihaknya telah mengantongi indikasi adanya keterlibatan perusahaan forwarder selain PT Blueray yang melakukan praktik serupa.

"Kalau untuk masalah pemberian (lain), belum terkonfirmasi, ya. Tapi, kalau forwarder yang lain memang ada. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami," ujar Asep dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Asep menjelaskan strategi KPK untuk membongkar keterlibatan forwarder lain adalah dengan mencecar para tersangka dari pihak internal Bea Cukai yang kini telah ditahan. 

KPK meyakini bahwa aliran suap tersebut bermuara pada oknum pejabat yang sama.

"Khususnya dari pihak oknum Bea Cukai nya itu. Kan tentunya bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan menggali dari mana saja selain dari PT BR itu, apakah ada (perusahaan lain) yang seperti itu," kata Asep yang juga menjabat sebagai direktur penyidikan KPK.

Penyidik menduga pola yang digunakan oleh forwarder lain memiliki kemiripan dengan PT Blueray, yakni memberikan setoran rutin bulanan agar barang impor mereka, termasuk barang ilegal, palsu, atau KW, dapat melenggang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik melalui jalur hijau.

Selain membidik forwarder, KPK juga membuka peluang memanggil para importir yang menggunakan jasa kargo tersebut. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut penyidik akan menelusuri peran importir dalam rantai pembiayaan suap ini.

"Tentu nanti juga akan didalami oleh penyidik. Karena kan tentu ini masuk ke pembiayaan importir kepada forwarder," kata Budi. 

KPK ingin memetakan apakah importir mengetahui dan turut andil dalam skema jalur tikus administrasi kepabeanan yang merugikan negara tersebut.