Hashim Djojohadikusumo: Presiden Prabowo Tegaskan Kapal Pertamina Harus Dibangun di Dalam Negeri

Ringkasan Berita:

• Ketua Dewan Pembina Kadin, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan perintah Presiden Prabowo bahwa semua kapal Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
• Hasyim menilai dukungan pemerintah dan BUMN memperkuat kebangkitan industri maritim Indonesia seperti konsep Indonesia Incorporated.
• Galangan kapal nasional siap membangun kapal tanker Pertamina, namun masih butuh perbaikan perizinan dan insentif agar industri lebih kompetitif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Hasyim dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Revitalisasi Industri Galangan dan Pelayaran Indonesia yang digelar oleh Kadin Indonesia di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026.

Hasyim yang hadir sebagai narasumber  mengaku mendengar langsung arahan tersebut dari Presiden Prabowo dan telah menyampaikan pesan itu kepada jajaran terkait di Pertamina.

“Ini perintah Presiden. Bahwa semua kapal milik Pertamina harus dibangun di dalam negeri,” ujar Hasyim dalam forum tersebut.

Hasyim menilai saat ini momentum kebangkitan industri maritim nasional semakin kuat seiring solidnya dukungan lintas kementerian dan lembaga. Ia menyebut semangat kolaborasi tersebut disebut sebagai Indonesia Incorporated, di mana pemerintah, BUMN, dan pelaku industri bergerak dalam satu visi.

Dalam forum itu hadir Menteri Keuangan Purbawa Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan Ryah Roro Esti Widya Putri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nusron Wahid,  Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Indonesia National Shiowners' Association Carmelita Hartoto dan Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami. 

Hasyim mengapresiasi sikap progresif pemerintah, khususnya dukungan fiskal yang dinilai sangat menentukan percepatan pembangunan industri galangan kapal nasional.

“Semangat ini mengingatkan saya pada Korea Selatan tahun 1960–1970-an saat mereka bangkit dengan konsep Korea Incorporated. Kita harapkan hari ini lahir kembali Indonesia, Incorporated, khususnya di sektor kapal, pelayaran, dan galangan kapal,” ujarnya.

Hasyim juga memastikan pengadaan kapal milik pemerintah maupun BUMN tidak akan diberikan hanya kepada BUMN perkapalan, dalam hal ini hanya kepada PT PAL dan kemudian PT PAL yang membagi ke galangan lain. 

Sementara itu, Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami menegaskan kesiapan galangan kapal nasional dalam membangun kapal-kapal tanker kebutuhan PT Pertamina dalam berbagai tipe dan ukuran.

Dia menilai galangan kapal nasional ingin agar Pertamina maupun  swasta memprioritaskan pengadaan kapal di dalam negeri dibanding impor.

"Kami siap berkolaborasi dengan PT Pertamina maupun swasta lainya," katanya.

Anita juga menyoroti masalah perizinan berlapis. Menurut dia, dalam operasional galangan kapal, satu izin kerap memicu rangkaian izin lanjutan yang jumlahnya bisa mencapai belasan, termasuk izin pengerukan untuk pemeliharaan sedimentasi.

Padahal pengerukan tersebut bersifat rutin dan krusial untuk menjaga fasilitas galangan tetap berfungsi.
“Kami bahkan harus mengurus izin pengerukan hanya untuk maintenance. Ini berat sekali bagi industri, padahal tujuannya agar galangan bisa tetap hidup,” jelasnya.

Para pemilik galangan kapal, katanya,  masih menghadapi lamanya proses impor barang dan peralatan, yang bisa memakan waktu hingga dua hingga tiga bulan. Proses yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Bea Cukai dinilai belum terintegrasi dengan baik.

Perbedaan persepsi klasifikasi HS Code antar instansi juga disebut menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada biaya logistik, termasuk tingginya beban demurrage yang harus ditanggung pelaku usaha.

Lebih lanjut, Anita turut menyinggung adanya kesenjangan insentif fiskal bagi industri pelayaran dan galangan kapal Indonesia dibandingkan negara lain seperti Tiongkok, yang memberikan dukungan luas tidak hanya dalam bentuk perpajakan, tetapi juga berbagai insentif industri lainnya. "Pemerintah kami harapkan memberi insentif kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, termasuk insentif bebas PPN," katanya.

Dia tidak lupa mengapresiasi perusahaan pelayaran nasional yang telah memercayakan pembangunan kapalnya pada galangan dalam negeri dan berharap semakin banyak perusahaan pelayaran yang membangun kapal di galangan nasional.

Anita juga menyampaikan terima kasih kepada Kadin Indonesia, khususnya Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang memprakarsai dialog pemberdayaan industri kapal dan pelayaran serta mendukung pengembangan industri perkapalan nasional.

Baca juga: Anak Usaha Emiten Hashim Djojohadikusumo Percepat Realisasi Internet Rakyat Usai Kantongi Lisensi

Anita berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret melalui penataan regulasi, percepatan perizinan, harmonisasi kebijakan impor, serta pemberian insentif yang kompetitif demi memperkuat daya saing industri galangan dan pelayaran nasional. (*)