DPR Nilai Insentif Rp 12,8 Triliun Ramadan–Lebaran Jaga Daya Beli dan Perkuat Ekonomi Daerah

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menyalurkan insentif sebesar Rp 12,8 triliun menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. 
• Stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.
• Amin menilai kebijakan ini tepat sasaran mengingat Ramadan dan Idulfitri merupakan periode dengan tingkat konsumsi tertinggi dalam siklus ekonomi nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menyalurkan insentif sebesar Rp 12,8 triliun menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. 

Stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.

Amin menilai kebijakan ini tepat sasaran mengingat Ramadan dan Idulfitri merupakan periode dengan tingkat konsumsi tertinggi dalam siklus ekonomi nasional.

“Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, ketika daya beli rakyat terjaga, stabilitas ekonomi nasional ikut terjaga,” kata Amin kepada wartawan Jumat (13/2/2026).

Ia merujuk data Kementerian Perhubungan yang mencatat pergerakan masyarakat saat musim mudik tahun lalu mencapai sekitar 146 juta orang atau lebih dari separuh populasi Indonesia. 

Kendati lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai sekitar 193 juta orang, angka tersebut tetap menunjukkan tingginya mobilitas domestik.

Baca juga: Mudik Gratis KAI 2026 Tersedia 480 Kuota, Relasi Pasarsenen-Semarang Tawang, Ini Syarat & Cara Pesan

Mobilitas besar ini, lanjutnya, selalu berdampak pada peningkatan perputaran uang secara nasional. 

Berdasarkan data pelaku usaha, nilai perputaran uang selama periode Lebaran 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 137 triliun. 

Walaupun sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp 157 triliun, nominal tersebut tetap mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi musiman di berbagai daerah tujuan mudik.

Amin menjelaskan, dana yang dibawa para pemudik ke kampung halaman menjadi penggerak utama sektor perdagangan, UMKM, transportasi, kuliner, hingga pariwisata lokal.

“Daerah seperti Jember dan Lumajang yang menjadi tujuan mudik tentu merasakan dampak langsung. Uang berputar di pasar tradisional, toko kelontong, pelaku UMKM, dan jasa transportasi lokal,” ucapnya.

Terkait bantuan pangan, Amin menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. 

Menurutnya, lonjakan permintaan kerap memicu kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lain.

“Bantuan pangan bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga soal menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Namun pemerintah harus memastikan data penerima akurat dan distribusi tepat sasaran,” katanya.

Baca juga: Cara Tukar Uang Baru untuk Ramadan-Lebaran 2026 di PINTAR BI, Pemesanan Dibuka Mulai 13 Februari