TB Hasanuddin Nilai Pengiriman Prajurit TNI di Bawah Kendali BoP Sangat Berisiko Tinggi

“Kita sepakat bahwa kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi kita. Namun hal tersebut harus ditempuh dengan cara-cara yang sesuai hukum dan norma internasional, tidak menimbulkan risiko bagi WNI, khususnya prajurit TNI, dan yang paling penting tepat sasaran untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” pungkas TB Hasanuddin.

Mengenai ISF dan BoD

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan untuk mengirim pasukan keamanan ke Gaza, Palestina, melalui International Stabilization Force (ISF). 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut jumlahnya sekitar 8.000 tentara TNI.

ISF merupakan wujud dari resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 yang diajukan Amerika Serikat.

Resolusi tersebut memberi wewenang kepada negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu, dengan kontribusi pasukan dari negara peserta, serta kewenangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional.

Resolusi itu juga mengatur Israel akan menarik pasukannya begitu ISF mengambil kendali penuh terhadap Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak 10 Oktober 2025 antara Israel dan Hamas meski masih kerap dilanggar.

Sikap Hamas

• Pejuang Hamas mengeluarkan sikap resmi terkait usulan internasional untuk mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza.
• Pernyataan resmi Hamas itu keluar men'yusul rencana Indonesia mengirim sekitar 8.000 tentara ke Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional berskala besar yang akan dikirim ke negara yang sedang 'bertikai' dengan Israel itu.
• Alquds pada Minggu (15/2/2026) menyebutkan Pemimpin Hamas, Basem Naim, menegaskan pada prinsipnya pihaknya tidak menolak kehadiran pasukan internasional.
• Akan tetapi Hamas menetapkan serangkaian kriteria atau syarat ketat untuk memastikan Palestina tetap berdaulat di Gaza dengan kehadiran pasukan internasional.
• Hamas berharap kehadiran pasukan internasional itu bisa menjaga keamanan internal di Jalur Gaza.
• Hamas berharap pasukan internasional yang dikirim ke Gaza bisa bertindak sebagai 'pasukan penyangga' yang ditempatkan di sepanjang garis perbatasan untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai.
• Diharapkan pasukan internasional itu bisa memastikan keberlanjutan gencatan senjata dan mencegah terulangnya operasi militer atau kembalinya konfrontasi menyeluruh di Gaza.
• Basem Naim memperingatkan bahwa pasukan internasional itu tidak boleh melakukan intervensi dalam urusan sipil, administratif, atau keamanan dalam negeri Palestina.
• Sumber-sumber Al Quds mengklarifikasi bahwa syarat ini  bukan cuma berasal dari Hamas, melainkan hasil dari serangkaian pertemuan koordinasi yang melibatkan berbagai faksi Palestina.