Golkar Dorong Koalisi Permanen Dukung Prabowo-Gibran, PDIP Ambil Sikap Berbeda

“Dinamika politik itu sangat dinamis. Bisa ada kerja sama antar partai. Tapi kalau ada partai menggagas kerja sama permanen, kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” imbuh Hasto.

Baca juga: Said Didu: Prabowo Pilih Gibran Jadi Cawapres Buntut Calon Lainnya Dikriminalisasi

Pengamat: Koalisi Permanen Tak Lazim

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai koalisi permanen tidak lazim dalam sistem presidensial multipartai.

“Praktis tidak ditemukan koalisi permanen di negara demokrasi presidensial multipartai. Koalisi umumnya cair mengikuti hasil pemilu,” ujar Jamiluddin, Sabtu (14/2/2026).

Ia mencontohkan Jerman sebagai negara parlementer dengan kemitraan relatif stabil, namun tetap bergantung pada hasil politik elektoral.

Menurutnya, jika mayoritas partai besar berada dalam satu barisan permanen, fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif berpotensi melemah.

“Koalisi permanen berpotensi memunculkan otoritarianisme terselubung,” katanya.

Konsolidasi atau Penyeimbang?

Perbedaan sikap Golkar dan PDIP mencerminkan dua pendekatan terhadap stabilitas: memperkuat konsolidasi kekuasaan melalui koalisi jangka panjang, atau menjaga jarak kritis demi kualitas demokrasi.

Dengan mayoritas parlemen berada di barisan pemerintah dan satu partai besar mengambil posisi penyeimbang, arah relasi kekuasaan ke depan akan diuji—antara soliditas politik dan efektivitas kontrol demokratis.