Sepak Terjang Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Dapat Perhatian Publik Tinggi Menurut Riset DIR 2026

Ringkasan Berita:

• Muzakir Manaf didapuk sebagai salah satu gubernur dengan tingkat engagement tinggi secara nasional.
• Hal ini sesuai Riset tahunan Deep Intelligence Research (DIR).
• Hal ini didorong isu kearifan lokal dan respons terhadap bencana.

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menjadi salah satu kepala daerah yang masuk dalam laporan riset tahunan Deep Intelligence Research (DIR).

Laporan tersebut bertajuk “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026” menyoroti tingginya perhatian publik terhadap kepala daerah di Indonesia selama satu tahun pertama masa jabatan. 

Dalam laporan tersebut, Muzakir Manaf, tercatat masuk dalam kategori Highest Engagement.

Menurut riset DIR, untuk Muzakir Manaf membukukan 337.185.381 engagement dengan audience 1.693.330.015. 

Angka tersebut terutama terdorong oleh isu kearifan lokal serta respons pemerintah Aceh dalam menghadapi bencana yang terjadi sepanjang periode riset.

Diketahui Muzakir Manaf di posisi ketiga untuk kategori Highest Engagement.

Di posisi pertama ada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan total engagement 4.256.465.957 dan audience 25.570.049.700. 

Di posisi kedua, Gubernur DKI Jakarta mencatat engagement 959.157.202 dengan audience 5.764.849.476.

Baca juga: Adu Kekayaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualem dan Wagub Aceh Fadhlullah, Siapa Paling Unggul?

Sosok Muzakir Manaf 

Muzakir Manaf adalah Gubernur Aceh periode 2025-2030.  

Dirinya merupakan mantan pejuang serta panglima perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Atas latar belakang inilah, Muzakir Manaf lebih karib disapa Mualem, merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki pengetahuan militer tinggi dalam militer.  

Pada tahun 1986, Mualem pernahberangkat ke Libya, di mana ia menerima pelatihan tempur dengan anggota GAM lainnya. 

Setelah perjanjian damai 2005 (Perjanjian Helsinki), Muzakir keluar dari perjuangan bersenjata dan meniti jalur politik. 

Pria kelahiran 3 April 1964, di Seunuddon, Aceh Utara ini kemudian mendirikan Partai Aceh pada 2007 dan menjadi Ketua Umumnya, mengutip laman jayawijaya.kpu.go.id.

Perjalanan Politik

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017.  

Pada Pilkada Aceh 2024, Muzakir Manaf mencalonkan diri bersama wakilnya Fadhlullah (Dek Fadh). 

Mereka memenangkan pemilihan dan resmi dilantik menjadi Gubernur & Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2030 pada 12 Februari 2025. 

Pelantikan dilakukan di sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sesuai dengan ketentuan hukum pemerintahan Aceh.

Riset DIR

Riset berbasis Artificial Intelligence (AI) itu menganalisis pemberitaan dan percakapan publik sepanjang periode 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026. 

Total pemberitaan kepala daerah tingkat provinsi mencapai 1.887.196 berita di media siber, cetak, dan elektronik. 

Dari keseluruhan pemberitaan tersebut, tercatat total engagement sebesar 5.624.353.582 dengan audience mencapai 33.798.508.877.

Di ranah media sosial, terdapat 4.573.206 percakapan yang terdiri dari 112.442 percakapan di X, 204.337 di Facebook, 854.473 di Instagram, 2.063.710 di TikTok, 27.468 di Threads, dan 1.309.974 di YouTube. 

Analisis dilakukan terhadap 11 ribu media online, 200 media cetak, serta 40 media elektronik, sementara untuk media sosial DIR melakukan crawling terhadap seluruh platform yang digunakan masyarakat Indonesia.

Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menjelaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan merupakan fase krusial pembentukan legitimasi publik. 

“Kami menggunakan metodologi Media Intelligence yang menggabungkan analisis media massa dan digital listening untuk melihat sejauh mana legitimasi publik terbentuk di era keterbukaan informasi ini,” ujar Neni dalam peluncuran laporan di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, publik memberi perhatian tinggi terhadap eksekusi janji kampanye, implementasi program pusat di daerah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ketangkasan kepala daerah saat menghadapi bencana.

Dalam temuan utama, DIR mencatat tiga kluster isu dominan, yakni implementasi Program Strategis Nasional bidang pendidikan, respons terhadap krisis seperti Banjir Besar di Sumatera dan Aceh pada November 2025, serta isu integritas dan hukum yang melibatkan relasi dengan KPK dan DPRD.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)